Inggris siapkan undang-undang medsos

Inggris mengusulkan undang-undang keselamatan online baru. Aturan ini akan menghukum perusahaan media sosial (medsos) dan perusahaan teknologi jika mereka gagal melindungi pengguna dari konten berbahaya. 

Soal konten berbahaya sendiri bukan lagi hal yang baru. Konten terbaru yang mengejutkan publik adalah penembakan brutal di New Zealand yang disiarkan langsung melalui Facebook. 

Dalam makalah kebijakan, pemerintah Inggris mengatakan akan mempertimbangkan kemungkinan menerapkan denda, memblokir akses ke situs web, dan mendesak tanggung jawab manajemen perusahaan teknologi karena gagal membatasi distribusi konten berbahaya. Inggris juga akan membentuk regulator untuk mengawasi undang-undang tersebut.

Dilansir Reuters (8/4), Facebook mengatakan pihaknya berharap bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam memastikan aturan baru itu efektif. Rebecca Stimson, kepala kebijakan publik Facebook Inggris mengatakan setiap aturan baru harus memberikan keseimbangan antara perlindungan dan dukungan inovasi serta kebebasan berbicara.

"Ini adalah masalah kompleks untuk mendapat hasil yang tepat, dan kami berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah dan perlemen untuk memastikan peraturan baru efektif," kata Rebecca.

Sementara itu, Perdana Menteri Theresa May mengatakan bahwa internet bisa sangat sukses menghubungkan orang-orang. Namun teknologi itu tidak cukup untuk melindungi pengguna, utamanya anak-anak dan remaja.

"Itu tidak cukup baik dan kini saatnya untuk melaukan berbagai hal dengan cara yang berbeda.. Kami telah mendengarkan kampanye dan suara orang tua, dan menempatkan kewajiban hukum pada perusahaan internet untuk menjaga masyarakat tetap aman," ujarnya.

Aturan ini akan menambah lebih banyak tanggung jawab bagi perusahaan teknologi guna menjaga keselamatan pengguna dan mengatasi dampak buruk yang disebabkan oleh konten di platform mereka. Pemerintah sendiri akan menetapkan standar keselamatan pengguna dengan jelas agar menjadi acuan perusahaan.