Tahun 2018 dan 2019, hoaks akan merajalela di media sosial

Aturan hoaks & iklan politik di medsos

Facebook sendiri punya aturan cukup spesifik mengenai kebijakan iklan di lini masa mereka. Dalam bab Iklan yang Dilarang, pasal 13 menyebutkan bahwa iklan tidak boleh berisi konten menipu, palsu, atau menyesatkan. Lalu, pada pasal 14, iklan tidak boleh berisi konten yang mengeksploitasi masalah politik atau sosial yang kontroversial untuk tujuan komersil.

Kedua, kami menemukan juga dalam bab Iklan Prospek Facebook, ada pasal 7 yang membahas Afiliasi Politik. Jadi, apabila ada iklan yang menarik data ataupun membagikan formulir survei ke calon pemilih, harus dengan persetujuan Facebook.

Selasa (24/10) lalu, Twitter mulai meminta iklan yang mengacu pada kandidat atau partai politik tertentu untuk mengidentifikasi diri terlebih dahulu. Tujuannya agar ada kejelasan iklan politik dalam platform Twitter. Tidak hanya identitas, Twitter juga akan meminta rincian biaya promosi untuk setiap iklan politik di Twitter.

Pengguna Twitter juga bisa melaporkan iklan politik yang tidak mereka sukai. Timbal balik dari pengguna ini akan membantu Twitter memahami penggunanya, sehingga iklan yang muncul akan menyesuaikan dengan kesukaan pengguna.

Selain itu, Twitter juga akan memperbaiki kontrol kepada pengiklan dan menerapkan kebijakan periklanan yang lebih ketat dengan meluncurkan Pusat Transparansi Iklan. Hal ini berguna untuk menginformasikan kepada semua pengguna tentang siapa saja yang beriklan di Twitter, serta rincian di balik iklan tersebut.

Semua perangkat tersebut menjadi alat pemerintah dan masyarakat untuk memerangi konten hoaks dan iklan politik terselubung yang beredar di media sosial arus utama. Selain mengandalkan pemerintah, kita para pengguna juga bisa bekrontribusi dengan tidak menyebarkan berita atua informasi hoaks.