Indonesia Dinilai Perlu Perkuat Infrastruktur dan Akselerasi Investasi Digital

Indonesia dinilai harus mempercepat investasi digital yang lebih terarah agar mampu masuk ke jajaran negara digital terdepan di Asia Pasifik. 

Hal itu disampaikan GSMA melalui laporan Digital Nations 2025 dan ASEAN Consumer Scam 2025, yang memetakan kesiapan digital negara-negara kawasan berdasarkan infrastruktur, inovasi, tata kelola data, keamanan, hingga sumber daya manusia. 

Dalam paparannya di Digital Nation Summit (DNS) Jakarta, Rabu (10/12), GSMA menekankan perlunya percepatan akses modal swasta dan pembangunan spektrum 5G, fibre backhaul, serta pusat data yang siap menjalankan teknologi AI. 

Kebutuhan ini dinilai semakin mendesak seiring meningkatnya ancaman penipuan digital, terutama melalui perangkat seluler.

Head of Asia Pacific GSMA Julian Gorman mengatakan peluang Indonesia sebenarnya besar, terutama karena skala pasar dan energi kewirausahaan yang kuat. 

“Prioritas saat ini adalah investasi yang tepat sasaran: spektrum yang terjangkau dan dapat diprediksi; backhaul yang tangguh; serta pusat data siap AI,” ujarnya. 

Ia menegaskan kepastian kebijakan akan membuka lebih banyak modal swasta sekaligus memperkuat pertahanan terhadap penipuan digital. 

Survei GSMA Intelligence terhadap lebih dari 580 perusahaan di ASEAN menunjukkan perusahaan Indonesia berencana mengalokasikan rata-rata 10% pendapatan mereka untuk transformasi digital pada 2025–2030, lebih tinggi daripada rata-rata regional maupun global. 

Dua pertiga responden menempatkan kecerdasan buatan (AI) sebagai tiga besar prioritas belanja, sementara lebih dari setengahnya mendorong pemanfaatan IoT berbasis 5G. 

GSMA memperkirakan gelombang investasi 5G berikutnya berpeluang menambah 41 miliar dolar AS terhadap PDB Indonesia dalam periode 2024–2030. 

Sejak 2015, operator seluler telah menanamkan hampir 29 miliar dolar AS untuk mengembangkan infrastruktur jaringan nasional. 

Dengan lanskap kebijakan yang kondusif, tambahan investasi sebesar 16 miliar dolar AS masih dapat digerakkan hingga 2030. 

Meski begitu, Indonesia masih tertahan di posisi tengah dari 21 negara Asia Pasifik yang dianalisis. 

Keterlambatan alokasi spektrum mid-band, cakupan pedesaan yang belum merata, serta kapasitas pusat data siap AI yang belum mencukupi disebut dapat memperlambat momentum digital Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. 

Di sisi lain, laporan ASEAN Consumer Scam 2025 mencatat 45% orang dewasa Indonesia pernah menjadi korban penipuan digital, sementara 68% di antaranya mengalami kerugian finansial. 

Pesan OTT (50%) dan panggilan suara (44%) menjadi jalur penipuan paling dominan, bahkan lebih tinggi dari rata-rata ASEAN. 

Namun ada kabar baik, 81% masyarakat Indonesia mendukung operator berbagi sinyal jaringan minimal untuk memverifikasi risiko transaksi tanpa harus membuka data pribadi secara luas. 

Ini membuka jalan bagi adopsi lebih besar terhadap API anti-fraud GSMA Open Gateway (OGW), seperti SIM Swap, Number Verification, hingga OTP Validation. 

Tiga operator besar, Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, dan XL Axiata, telah membentuk aliansi untuk memperkuat perlindungan pelanggan dari ancaman penipuan dan risiko siber. 

GSMA menilai perluasan penerapannya di sektor perbankan, e-wallet, hingga platform digital dapat menurunkan angka kerugian secara terukur. 

Untuk mempercepat lompatan digital Indonesia, GSMA menyerukan beberapa langkah strategis:

• menetapkan target terukur untuk cakupan 4G/5G pedesaan, densifikasi backhaul, dan kapasitas pusat data siap AI;
• mengadopsi skema pembiayaan campuran termasuk pembiayaan berbasis keberlanjutan;
• mempercepat penetapan spektrum multi-band yang berorientasi pada investasi, bukan sekadar penerimaan negara jangka pendek;
• memperluas penggunaan API anti-fraud di bank hingga dompet digital;
• menyelaraskan aturan aliran data, keamanan siber, dan perdagangan digital untuk menekan biaya kepatuhan pelaku industri. 

“Dengan fondasi digital yang kuat dan kolaborasi lintas sektor, GSMA percaya Indonesia dapat mempercepat inklusi digital, memperkuat daya saing, dan memimpin perkembangan ekonomi digital di kawasan Asia Pasifik,” pungkas Gorman.