Perlukah Indonesia blokir perangkat 5G Huawei?

Kiprah Huawei di tahun ini tak terlalu mulus, imbas dari perang dagang Amerika Serikat-China. Bak Salah satu topik perang dagang kedua negara itu adalah teknologi 5G. Kabar terbaru, penggunaan teknologi 5G Huawei dilarang pemerintah Selandia Baru dengan alasan risiko keamanan nasional.

Upaya pelarangan Huawei mulanya mencuat dari Amerika Serikat (AS). Dengan dalih ancaman keamanan nasional, negeri Paman Sam itu melarang perusahaan setempat membeli maupun menggunakan perangkat teknologi besutan Huawei. Keputusan itu bahkan sudah berlangsung sejak 2012. AS menilai Huawei memanfaatkan perangkat teknologinya untuk memata-matai negara.

Alih-alih hubungannya membaik, seiring waktu, AS justru makin menghindari Huawei. AS juga menambah ZTE dalam daftar hitamnya dengan alasan serupa serta melanggar kesepakatan. Agustus lalu, AS melarang seluruh lembaga pemerintah menggunakan perangkat Huawei dan ZTE, termasuk smartphone. Direktur FBI Chris Wray bahkan menyebutkan adanya kemungkinan perusahaan untuk memodifikasi atau mencuri informasi secara ilegal. Oleh karenanya, Wray menganjurkan warga setempat untuk tidak menggunakan produk Huawei dan ZTE.

Tak hanya produk Huawei saja, AS juga melarang penggunaan perangkat dari afiliasi atau anak perusahaan Huawei, semisal Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company, atau Dahua Technology Company.

"Pemerintah sangat prihatin dengan risiko yang memungkinkan perusahaan atau entitas apa pun yang terikat kepada pemerintah asing untuk mendapatkan posisi kekuasaan di dalam jaringan telekomunikasi kami,” kata Wray awal tahun ini.

Negara lainnya yang melakukan upaya serupa, yaitu Australia. Negeri Kangguru itu melarang penggunaan perangkat 5G buatan Huawei dan ZTE. Pemerintah berdalih larangan itu dilakukan guna menghindari risiko campur tangan asing dan peretasan. Dengan begitu, hingga tahun ini saja, Huawei telah ditolak dari AS, Australia dan Selandia Baru.

Ketiga negara itu tergabung dalam aliansi intelijen "Five Eyes". Dua negara lainnya dalam aliansi keamanan itu, yakni Kanada dan Inggris. Akankah keduanya mengikuti upaya anggota Five Eyes lainnya untuk melarang Huawei dan ZTE?

Oktober lalu, AS mulai menggoda Kanada untuk melakukan larangan yang sama. Dilansir Reuters, dua anggota parlemen AS mendesak Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau untuk mempertimbangkan larangan Huawei dalam membangun jaringan telekomunikasi 5G. Politikus bernama Marco Rubio itu menyatakan kekhawatirannya terkait prospek peralatan Huawei di jaringan 5G Kanada akan menimbulkan bahaya bagi jaringan AS.

Lain halnya dengan Inggris yang menyatakan tak akan melarang Huawei, setidaknya untuk saat ini. Dilansir BBC, pemerintah setempat mengatakan tidak menemukan adanya upaya rahasia yang berbahaya atau sengaja dilakukan Huawei. Namun, bukan berarti Huawei akan terbebas jika pelanggaran teridentifikasi.

Bagaimana di Indonesia?

Huawei juga menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar utama di Asia. Untuk jaringan 5G, Huawei diketahui menjalin kerja sama dengan Telkomsel. Meski di AS indikasi ancaman keamanan nasional sudah tercium beberapa tahun lalu, di Indonesia Huawei terbilang masih aman. Buktinya, operator berpelat merah itu menggunakan peralatan buatannya. 

Kepada Tek.id, operator bernuansa merah itu mengatakan perusahaannya selalu memastikan perangkatnya bekerja sesuai dengan standarisasi 3GPP (The Third Generation Partnership Project).

"Telkomsel selalu memastikan bahwa perangkatnya bekerja sesuai dengan seluruh standarisasi 3GPP yang ada. Hingga saat ini layanan Telkomsel  berjalan secara normal untuk semua layanan komunikasi dan jaringan," kata Ivan C Permana, VP Next Generation Network Telkomsel kepada Tek.id (29/11).

Dalam praktiknya, beberapa operator Tanah Air juga menggunakan peralatan Huawei untuk mendukung jaringannya di berbagai daerah. Namun dalam uji coba jaringan 5G, operator seperti XL Axiata dan Indosat Ooredoo bekerja sama dengan Ericsson.

Belum jelas apakah pemerintah di Indonesia akan melakukan larangan serupa bagi Huawei. Tek.id telah menghubungi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang terkait dengan topik ini. Namun Ismail - Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemenkominfo menyatakan belum mengetahui kabar larangan Huawei di Selandia Baru, sehingga belum bisa memberikan tanggapan lebih lanjut.