sun
moon
Premium Partner :
  • partner tek.id benq
  • partner tek.id qnap
  • partner tek.id advo
  • partner tek.id praxis
  • partner tek.id acer
  • partner tek.id oppo
  • partner tek.id asus
  • partner tek.id wd
  • partner tek.id synologi
Sabtu, 01 Feb 2020 11:55 WIB

Pemerintah AS hentikan penggunaan drone asal Tiongkok

DJI telah menentang aturan ini sejak awal, tidak terkecuali kejadian ini. Mereka dengan cepat mengeluarkan pernyataan “sangat kecewa”.

Pemerintah AS hentikan penggunaan drone asal Tiongkok
Source: Pexels

Belum lama ini Sekretaris Dalam Negeri AS resmi menandatangani perintah untuk menghentikan sementara penggunaan semua drone buatan Tiongkok untuk keperluan pemerintahan. Badan ini menyerukan penghentian sementara operasi armada sistem drone non-darurat demi memastikan bahwa “keamanan siber, teknologi dan produksi dalam negeri ditangani secara memadai.”

Juru bicara Carol Danko mengklarifikasi bahwa perintah ini hanya berlaku untuk “operasi non-darurat,” sehingga drone pemerintah AS yang digunakan untuk memerangi kebakaran hutan, pencarian & penyelamatan, dan membantu bencana alam yang dapat mengancam jiwa atau properti,akan tetap beroperasi selama periode penyidikan ini.

DJI telah menentang aturan ini sejak awal, tidak terkecuali kejadian ini. Mereka dengan cepat mengeluarkan pernyataan “sangat kecewa”.

“Keamanan produk kami yang dirancang khusus untuk Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemerintah AS lainnya telah diuji secara independen dan divalidasi oleh konsultan keamanan siber AS termasuk Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keamanan Dalam Negeri,” kata DJI.

Sebaliknya, DJI menuduh AS menggunakan keamanan siber sebagai alasan untuk meredam persaingan dan memberikan kesempatan kepada pembuat drone lain yang berbasis di negara tersebut untuk mengejar ketinggalan dominasi pasar perusahaan.

“Kami menentang pembatasan asal negara yang bermotivasi politik yang menyamar sebagai masalah keamanan siber,” kata DJI lagi.

Tidak ada kata resmi mengenai seberapa lama larangan “sementara” tersebut diterapkan untuk tetap berlaku. Namun akan diperlukan perintah baru dari Sekretaris Dalam Negeri AS untuk membatalkannya, jadi untuk saat ini jawabannya adalah “tanpa batas waktu.” Demikian dilansir dari PetaPixel (1/2).

Share
back to top