Pemerintah AS hentikan penggunaan drone asal Tiongkok
DJI telah menentang aturan ini sejak awal, tidak terkecuali kejadian ini. Mereka dengan cepat mengeluarkan pernyataan “sangat kecewa”.
Source: Pexels
Belum lama ini Sekretaris Dalam Negeri AS resmi menandatangani perintah untuk menghentikan sementara penggunaan semua drone buatan Tiongkok untuk keperluan pemerintahan. Badan ini menyerukan penghentian sementara operasi armada sistem drone non-darurat demi memastikan bahwa “keamanan siber, teknologi dan produksi dalam negeri ditangani secara memadai.”
Juru bicara Carol Danko mengklarifikasi bahwa perintah ini hanya berlaku untuk “operasi non-darurat,” sehingga drone pemerintah AS yang digunakan untuk memerangi kebakaran hutan, pencarian & penyelamatan, dan membantu bencana alam yang dapat mengancam jiwa atau properti,akan tetap beroperasi selama periode penyidikan ini.
DJI telah menentang aturan ini sejak awal, tidak terkecuali kejadian ini. Mereka dengan cepat mengeluarkan pernyataan “sangat kecewa”.
“Keamanan produk kami yang dirancang khusus untuk Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemerintah AS lainnya telah diuji secara independen dan divalidasi oleh konsultan keamanan siber AS termasuk Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keamanan Dalam Negeri,” kata DJI.
- Pemetaan dengan Drone 3D Percepat Inspeksi Cerobong PLTU dan Tingkatkan Standar Keamanan Industri
- Kolaborasi Teknologi Drone Dorong Akurasi Pemantauan Emisi Metana
- DJI Luncurkan Zenmuse L3 di Indonesia, Sistem LiDAR Drone Jarak Jauh untuk Pemetaan hingga 100 km persegi per Hari
- DJI Neo 2 Diluncurkan, Drone Selfie Canggih dengan LiDAR untuk Hindari Rintangan dan Rekam 4K
Sebaliknya, DJI menuduh AS menggunakan keamanan siber sebagai alasan untuk meredam persaingan dan memberikan kesempatan kepada pembuat drone lain yang berbasis di negara tersebut untuk mengejar ketinggalan dominasi pasar perusahaan.
“Kami menentang pembatasan asal negara yang bermotivasi politik yang menyamar sebagai masalah keamanan siber,” kata DJI lagi.
Tidak ada kata resmi mengenai seberapa lama larangan “sementara” tersebut diterapkan untuk tetap berlaku. Namun akan diperlukan perintah baru dari Sekretaris Dalam Negeri AS untuk membatalkannya, jadi untuk saat ini jawabannya adalah “tanpa batas waktu.” Demikian dilansir dari PetaPixel (1/2).









