Optimalisasi Satu Data dan SEPAKAT Perkuat Perencanaan Pembangunan Berbasis Bukti

Pemerintah Indonesia terus memperkuat kebijakan pembangunan berbasis data melalui peningkatan tata kelola dan integrasi data lintas kementerian/lembaga. 

Upaya ini dilakukan untuk memastikan perencanaan dan penyediaan layanan dasar semakin tepat sasaran, inklusif, serta didukung oleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Sebagai lembaga perencana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) berperan penting dalam mendorong pemanfaatan data sosial ekonomi dan aplikasi analitik sebagai dasar penyusunan kebijakan publik berbasis bukti.

Salah satu instrumen yang diperkuat adalah mekanisme berbagi pakai data sesuai prinsip Satu Data Indonesia, yang terintegrasi dengan Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Terpadu atau SEPAKAT. 

Melalui pemanfaatan data sosial ekonomi terstandar dan fitur analitik di SEPAKAT, pemerintah pusat dan daerah memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi masyarakat, kesenjangan layanan dasar, dan prioritas intervensi pembangunan.

Untuk memperluas pemahaman tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan kegiatan “Diseminasi Optimalisasi Satu Data untuk Mendukung Perencanaan dan Penyediaan Layanan Dasar Berbasis Bukti” di Jakarta, Kamis (18/12). 

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mendorong integrasi data nasional serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan data untuk perencanaan pembangunan.

Membuka kegiatan, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas, Vivi Yulaswati, menyoroti pergeseran paradigma dalam tata kelola data pembangunan.

“Selama ini kita sering mengeluhkan data yang tidak akurat, tidak tepat waktu, hingga kesenjangan data spasial yang menyebabkan perencanaan menjadi kurang efektif dan alokasi anggaran tidak efisien. Namun, kita kini memasuki era digital di mana data adalah new currency yang bernilai sangat tinggi. Kita harus mengubah mindset untuk memanfaatkannya secara efektif di berbagai sektor,” ujar Vivi.

Vivi mengungkapkan, salah satu wujud nyata dari tata kelola ini adalah DTSEN yang lahir dari proses panjang pendataan Regsosek. 

“Dengan parameter yang kini mencakup aspek sosial dan ekonomi, DTSEN menjadi rujukan vital tidak hanya untuk pengentasan kemiskinan, tetapi juga perencanaan sektor lain seperti perumahan, sanitasi, hingga pemberdayaan UMKM, sembari tetap mengawal mandat undang-undang perlindungan data pribadi,” tambahnya.

Dukungan terhadap penguatan tata kelola data ini juga datang dari Pemerintah Australia melalui program kemitraan Indonesia–Australia, SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar). 

“Pemerintah Australia berkomitmen mendukung Indonesia dalam melihat kondisi masyarakat secara presisi. Hal ini adalah kunci untuk memastikan layanan dasar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara inklusif,” ujar Astrid Kartika, Unit Leader of Decentralized and Governance, DFAT

Selanjutnya, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan (PMKK) Bappenas, Maliki, menegaskan konsistensi data merupakan prasyarat utama kebijakan publik yang efektif.

“Transformasi data ini menjadi pendekatan strategis dalam memenuhi dan memperluas akses terhadap pelayanan dasar sesuai dengan SPM. Pemenuhan layanan dasar ini memerlukan birokrasi yang lincah, adaptif, berbasis bukti, dan akhirnya kembali kepada data yang akurat dan terintegrasi,” ujarnya.

Aplikasi SEPAKAT dirancang untuk menyediakan analisis komprehensif yang memanfaatkan berbagai jenis data—spasial, makro, hingga mikro—sehingga mendukung penyusunan kebijakan dan penganggaran yang lebih adil dan tepat sasaran. 

Sistem ini memungkinkan pemerintah melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat hingga tingkat keluarga dan individu

Dalam kesempatan tersebut, Maliki juga menyoroti tantangan pembangunan, termasuk perlunya pemerataan layanan dasar di tengah penurunan tingkat kemiskinan nasional. 

“Penyediaan layanan dasar membutuhkan transformasi tata kelola, khususnya dalam penyediaan data dan analisis sosial ekonomi yang mutakhir,” jelasnya. 

Ia menambahkan analisis terintegrasi melalui SEPAKAT kini membantu pemerintah daerah mengidentifikasi wilayah prioritas, kelompok rentan, serta risiko wilayah secara cepat dan tepat.

Kegiatan diseminasi ini diselenggarakan secara hibrida dan dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga serta Kepala Bappeda dari provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. 

Melalui sinergi pusat–daerah, pemerintah berharap mekanisme berbagi pakai data dan pemanfaatan aplikasi analitik seperti SEPAKAT semakin menguat, sehingga dokumen perencanaan daerah semakin berkualitas, konsisten, dan berdampak nyata pada peningkatan layanan dasar bagi seluruh masyarakat.