TÜV Rheinland-EVSafe Dorong Harmonisasi Standar Nasional untuk Perkuat Keamanan Ekosistem Kendaraan Listrik

Di tengah lonjakan adopsi kendaraan listrik (EV) di Indonesia, isu keselamatan dan kesiapan sumber daya manusia kini menjadi tantangan utama yang harus segera dibenahi. 

Populasi EV nasional telah mencapai 200 ribu unit pada 2024, naik 78 persen dibanding tahun sebelumnya. 

Pergeseran isu dari insentif fiskal menuju kesiapan sistem dan manajemen risiko menuntut adanya standar keselamatan yang lebih harmonis di seluruh ekosistem mobil listrik.

Peningkatan penjualan mobil listrik dari 17 ribu unit pada 2023 menjadi lebih dari 43 ribu unit pada 2024, ditambah ekspansi SPKLU menjadi 3.300 unit di awal 2025, memperlihatkan percepatan yang masif. 

Dengan target pemerintah menghadirkan 15 juta EV beroperasi pada 2030, kesiapan sistem jalan raya, tata kelola risiko, hingga kapasitas asuransi menjadi urgensi yang tidak bisa lagi ditunda.

Merespons meningkatnya insiden EV dan kekhawatiran industri asuransi terkait kebutuhan tarif premi khusus, TÜV Rheinland Indonesia bersama para pemangku kepentingan menggelar forum “EV Risk & Insurance Readiness: Menyambut Era Baru Mobilitas Listrik yang Aman dan Terpercaya”.

Managing Director TÜV Rheinland Asia Pacific People & Business Assurance Tristan Arwen Loveres menegaskan pentingnya kemampuan SDM garis depan dalam menangani kecelakaan EV.

"Elektrifikasi adalah keniscayaan, tetapi kita perlu mengelolanya dengan aman dan berkualitas. Pertanyaan krusial yang muncul adalah apakah petugas polisi dan pemadam kebakaran di jalanan kita tahu cara yang aman untuk mendekati EV yang mengalami kecelakaan? Mengingat risiko sengatan listrik tegangan tinggi dan tantangan pemadaman api baterai atau thermal runaway misalnya. Penanganan yang salah akan berakibat fatal," ujar Loveres
.
Forum ini menyoroti peran TÜV Rheinland-EVSafe sebagai standar validasi teknis yang menjadi referensi objektif bagi sektor asuransi, pembiayaan, dan industri EV secara luas. 

Kerangka EVSafe menilai tiga pilar kritis dalam tata kelola risiko kendaraan listrik. Pilar pertama adalah kualitas SDM dan keselamatan petugas lapangan. 

Kekurangan teknisi terampil untuk menangani perbaikan baterai tegangan tinggi serta minimnya pelatihan bagi petugas darurat menjadi fokus utama. Loveres mengingatkan perlunya peningkatan kualitas personel di seluruh rantai nilai, bukan hanya pada infrastruktur.

Pilar kedua menyangkut kesiapan asuransi dan validasi teknis independen. TÜV Rheinland menjawab tantangan industri asuransi, mulai dari kesulitan underwriting hingga biaya klaim yang tinggi, melalui kerangka pengujian teknis EVSafe. 

Validasi meliputi perhitungan State of Health (SoH) baterai, integritas kelistrikan, dan sejumlah pengujian penting yang menjadi dasar penetapan premi yang lebih akurat. Pendekatan ini juga membantu meluruskan persepsi publik terkait risiko teknis EV.

Pilar ketiga adalah tata kelola data, keamanan siber, dan privasi. Tren penggunaan data perilaku mengemudi untuk skema premi usage-based insurance (UBI) menimbulkan risiko baru.

Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data dari kendaraan listrik memerlukan kontrol ketat agar privasi konsumen tetap terlindungi.

"Data adalah topik krusial. Bagaimana data ini disimpan dan digunakan? Apakah oleh pabrikan untuk R&D, oleh asuransi untuk mengukur perilaku berkendara, atau oleh pemerintah untuk regulasi? Kita harus memastikan data privacy protection dan keamanan siber yang kuat, karena ini adalah faktor risiko baru dalam mobilitas listrik," jelas Loveres.

Sebagai lembaga pengujian dan sertifikasi global, TÜV Rheinland menegaskan komitmennya mendukung Indonesia dalam menyusun standar keselamatan EV yang harmonis dan diakui internasional. 

Untuk mewujudkan ekosistem mobil listrik yang terpercaya, TÜV Rheinland mendorong tiga langkah konkret. Pertama, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi internasional bagi teknisi bengkel dan ahli diagnostik EV tegangan tinggi. Langkah ini penting untuk menutup kesenjangan keahlian yang semakin mendesak.

Kedua, pembentukan kelompok kerja (Pokja) pemangku kepentingan EV untuk menyelaraskan kerangka validasi teknis EVSafe sebagai dasar penetapan premi dan klausul pertanggungan asuransi. Diskusi dan uji coba terus dilakukan agar standar ini dapat diimplementasikan secara optimal.

Ketiga, penerbitan panduan First Responder nasional. Panduan penanganan insiden EV yang ringkas dan mudah dipahami sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keselamatan petugas kepolisian, pemadam kebakaran, dan layanan darurat lainnya.

“Dengan menggabungkan keahlian kami dalam pengujian, inspeksi, dan sertifikasi, TÜV Rheinland berperan memastikan setiap aspek ekosistem kendaraan listrik diuji secara objektif, diverifikasi secara independen, dan memenuhi standar keselamatan yang diakui global,” tutup Loveres.