Industri dan Pemerintah Cari Solusi Sinkronisasi Aturan Daerah demi Percepatan Infrastruktur Telekomunikasi
Pemerintah dan industri dorong sinkronisasi aturan daerah agar investasi dan pemerataan infrastruktur telekomunikasi berjalan optimal.
Upaya mempercepat pemerataan infrastruktur telekomunikasi nasional dinilai memerlukan penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Pelaku industri bersama pemerintah sepakat bahwa kepastian regulasi dan skema pembiayaan yang proporsional akan menjadi kunci menjaga keberlanjutan investasi di sektor ini.
Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Mulyadi mengatakan pembangunan infrastruktur digital saat ini sebagian besar telah diserahkan kepada swasta, sementara pemerintah memfokuskan intervensi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
“Pembangunan infrastruktur sudah dua tahun ini diserahkan ke swasta, pemerintah tidak lagi membangun infrastruktur digital. Pemerintah fokus di wilayah 3T. Ini harus disadari bersama, karena pembangun infrastruktur digital ini tugas bersama,” ujarnya dalam diskusi Morning Tech di Jakarta, Kamis (12/2).
Menurutnya, kolaborasi pusat–daerah dan pelaku usaha menjadi fondasi penting agar target pemerataan jaringan dan peningkatan kualitas layanan dapat tercapai.