Kedaulatan Digital Jadi Fondasi Baru Ekonomi Indonesia di Era AI

Perkembangan ekonomi digital Indonesia yang semakin pesat mendorong munculnya kebutuhan baru dalam pengelolaan teknologi dan data. Di tengah percepatan transformasi digital berbasis kecerdasan buatan (AI), konsep kedaulatan digital kini dinilai menjadi fondasi penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan dan aman.

Indonesia saat ini menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi digital di Asia Tenggara. Negara ini menyumbang sekitar 40 persen dari total ekonomi digital kawasan, dengan nilai pasar yang diproyeksikan mendekati 100 miliar dolar AS dalam Gross Merchandise Value (GMV).

Besarnya pasar tersebut tidak terlepas dari basis pengguna internet yang sangat besar. Dari sekitar 280 juta penduduk Indonesia, lebih dari 220 juta di antaranya telah terhubung dengan internet. Jumlah ini menghasilkan volume data digital yang sangat besar dan menjadikan Indonesia sebagai pasar strategis bagi penerapan teknologi AI berskala nasional.

Percepatan digitalisasi juga terjadi di berbagai sektor strategis, mulai dari pemerintahan, keuangan, telekomunikasi hingga platform digital. Investasi pada teknologi cloud, data analytics, otomatisasi, dan kecerdasan buatan terus meningkat untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat daya saing perusahaan.

General Manager dan Technology Leader IBM ASEAN Catherine Lian menilai Indonesia saat ini berada pada fase penting dalam perjalanan transformasi digitalnya.

“Indonesia berada pada momen penting dalam perjalanan digitalnya. Dengan memimpin dalam kedaulatan digital dan memperkuat kemitraan lintas batas, kita dapat membangun pondasi digital yang terpercaya untuk mendorong inovasi serta membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi,” ujar Catherine Lian.

Menurut Catherine, konsep kedaulatan digital kini tidak lagi sekadar berbicara tentang lokasi penyimpanan data. Lebih dari itu, kedaulatan digital berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk mengendalikan akses terhadap data, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta menjalankan sistem teknologi secara transparan dan dapat diverifikasi.

“Standar baru dalam pengelolaan teknologi bukan lagi sekadar di mana data disimpan. Yang lebih penting adalah bagaimana organisasi dapat membuktikan siapa yang memiliki akses terhadap data, di mana sistem dijalankan, dan apakah aturan dipatuhi secara real time,” kata Catherine.

Isu ini semakin relevan di tengah meningkatnya ancaman keamanan digital. Kawasan Asia Pasifik saat ini tercatat sebagai wilayah dengan jumlah serangan siber terbanyak kedua di dunia, dengan sektor manufaktur menjadi salah satu industri yang paling sering menjadi sasaran.

Dalam situasi tersebut, banyak organisasi mulai menyadari pentingnya membangun sistem teknologi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga mampu menjaga kendali atas data dan infrastruktur digital yang mereka gunakan.

Lembaga riset teknologi Gartner memprediksi lebih dari 75 persen perusahaan di dunia akan memiliki strategi kedaulatan digital pada 2030, sebagian besar melalui pendekatan cloud yang berdaulat.

Di Indonesia sendiri, penguatan kedaulatan digital juga menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan transformasi digital nasional, termasuk Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) serta visi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 yang menempatkan AI sebagai teknologi strategis untuk mendorong inovasi dan daya saing ekonomi.

Menurut Catherine, kedaulatan digital memberikan sejumlah manfaat penting bagi perusahaan di Indonesia, mulai dari penguatan kendali terhadap data hingga peningkatan kepercayaan terhadap ekosistem digital.

“Kedaulatan digital memberikan organisasi kemampuan untuk mengendalikan data, infrastruktur, dan aset digital mereka secara lebih strategis. Hal ini juga membantu perusahaan memastikan kepatuhan terhadap regulasi sekaligus membangun kepercayaan dalam ekosistem digital,” ujarnya.

Selain itu, pendekatan ini juga dinilai dapat membantu perusahaan menghadapi berbagai risiko global, termasuk ketidakpastian geopolitik serta potensi gangguan rantai pasok teknologi.

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan tersebut, berbagai kolaborasi teknologi mulai berkembang di Indonesia. IBM, misalnya, bekerja sama dengan Telkom Indonesia untuk menghadirkan platform AI berdaulat yang dibangun menggunakan teknologi IBM watsonx, guna mendorong pemanfaatan AI di berbagai sektor industri.

Platform ini memungkinkan organisasi mengembangkan layanan berbasis AI secara lebih aman dan bertanggung jawab, termasuk untuk kebutuhan di bidang sumber daya manusia, hukum, hingga pemasaran.

Selain itu, IBM juga menjalin kemitraan dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat keamanan siber nasional.

Sebagai bagian dari pengembangan teknologi berdaulat, IBM juga memperkenalkan IBM Sovereign Core, perangkat lunak yang dirancang untuk membantu organisasi membangun lingkungan teknologi yang mendukung kedaulatan data sekaligus siap untuk pemanfaatan AI.

Melalui teknologi tersebut, perusahaan maupun institusi pemerintah dapat mengelola data, infrastruktur, dan operasional teknologi mereka dengan kontrol yang lebih kuat, baik melalui pusat data internal, cloud regional, maupun penyedia layanan teknologi.

Catherine menegaskan penguatan kedaulatan digital akan menjadi faktor penting dalam menentukan daya saing ekonomi di masa depan.

“Ketika organisasi memiliki kendali atas data dan teknologi mereka sendiri, mereka dapat berinovasi dengan lebih percaya diri sekaligus melindungi kepentingan bisnis dan nasional. Inilah yang akan menentukan bagaimana negara dan perusahaan bersaing di ekonomi digital global,” pungkas Catherine.