AS ingin seimbangkan pertumbuhan kendaraan listrik dan perdagangan internasional
AS baru-baru ini untuk mengizinkan sementara penggunaan mineral penting yang bersumber dari Tiongkok.
Ketika kendaraan listrik mencoba memecahkan masalah yang terkait dengan teknologi dan perdagangan internasional, keputusan pemerintah AS baru-baru ini untuk mengizinkan sementara penggunaan mineral penting yang bersumber dari Tiongkok dalam baterai telah memicu beragam reaksi.
Langkah ini, yang merupakan bagian dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) yang bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim melalui investasi energi terbarukan sebesar $360 miliar, menyoroti kompleksitas rantai pasokan kendaraan listrik global. Dilansir dari Gizmochina (4/12), meskipun IRA awalnya berusaha membatasi ketergantungan pada komponen Tiongkok, kenyataannya industri kendaraan listrik masih sangat terkait dengan Tiongkok dalam hal mineral dan suku cadang penting.
Pedoman yang diperbarui tersebut memungkinkan 200,000 pembeli kendaraan listrik per produsen mendapatkan keuntungan dari kredit pajak sebesar $7,500. Mulai tahun 2024, peraturan ini akan berlaku untuk baterai jadi dan berlaku untuk mineral yang digunakan dalam produksinya pada tahun 2025. Namun, perusahaan yang terkait dengan Korea Utara, Iran, Rusia, dan Tiongkok – yang diberi label sebagai “entitas asing yang menjadi perhatian” – harus tunduk pada peraturan tersebut.
General Motors menyambut baik keputusan ini, melihatnya sebagai cara untuk mempertahankan insentif konsumen terhadap kendaraan listrik mereka, dengan alasan investasi mereka di operasi AS dan upaya untuk menciptakan rantai pasokan yang tangguh. Namun, dampaknya terhadap industri yang lebih luas masih belum pasti, dengan hanya sebagian kecil dari model kendaraan listrik saat ini yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit pajak berdasarkan aturan baru.
Keputusan ini pun memicu perdebatan politik. Banyak anggota parlemen AS, terutama dari Partai Republik, mengkritik pengecualian sementara untuk mineral Tiongkok, dan memandangnya sebagai prioritas terhadap kepentingan kendaraan listrik dibandingkan kepentingan nasional. Kontroversi ini menggarisbawahi persaingan geostrategis yang lebih luas untuk menguasai rantai pasokan mineral penting, sebuah persaingan yang semakin ditentukan oleh urgensi peralihan ke sumber energi terbarukan.
