11 Persen wilayah Indonesia susah sinyal
Akses Telekomunikasi kerap jadi permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia. Daerah-daerah terluar dan desa-desa masih kesulitan mendapatkan akses.
Akses telekomunikasi tidak hanya hak penduduk perkotaan. Penduduk rural dan pedesaan pun membutuhkan akses telekomunikasi dan bahkan internet yang lancar.
Ada sekitar 11 persen wilayah di Indonesia yang belum tersentuh sinyal, atau blank spot. 11 persen itu berjumlah 5.300 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. 3.500 di antaranya terletak di wilayah Papua.
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (BAKTI), sebuah badan eksekutor di bawah naungan Kemenkominfo, yang mengurus masalah ini, menyampaikan perlu dana tambahan untuk menyelesaikan pemerataan layanan telekomunikasi ini.
Sejauh ini dana untuk membangun fasilitas di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) menurut Anang Latief, Dirut BAKTI, berasal dari dana Universal Service Obligation (USO). Dana USO ini adalah "zakatnya" operator telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia. Jumlahnya 1,25 persen dari total revenue yang diakui Anang mencapai Rp2 triliun.
"Sulit untuk mewujudkan kalau cuma 1,25 persen untuk mebangun di 5000 desa lebih," kata Anang.
Saat ditemui di Jakarta, Anang menjelaskan secara ilustrasif besaran biaya infrastuktur telekomunikasi di daerah 3T. Biaya bulanan untuk satu lokasi senilai Rp80 juta rupiah. Alokasinya, Rp40 juta untuk maintenance dan Rp40 juta untuk biaya transmisi satelit. Itupun baru biaya infrastruktur 2G. Dalam setahun, satu lokasi menghabiskan dana nyaris Rp1 miliar. Oleh karena itu, dana Rp2 triliun baru bisa dialokasikan ke 2000 lokasi di pelosok.
Belum lagi kebutuhan internet cepat 4G LTE di daerah 3T. Ini membutuhkan biaya tambahan Rp100 juta rupiah lagi per lokasi. Dengan biaya saat ini, hanya seribu lokasi yang bisa dijangkau 4G.
Kendati begitu, BAKTI tengah mencari solusi untuk membiayai infrastruktur yang dimaksud. Pasalnya kondisi bisnis operator telekomunikasi sendiri tengah tergerus pendapatannya.
Kamilav Sagala, Pengamat Telekomunikasi, mengkritisi kondisi bisnis operator telekomunikasi ini. Ia melihat, persoalannya ada pada regulasi yang lemah di Undang-Undang tentang Telekomunikasi dan Penyiaran.
"Lemahnya regulasi membuat (layanan) OTT (Over The Top) merejalela dan akhirnya menggerus pendapatan operator," katanya.
Aturan OTT di Indonesia tidak kunjung terbit hingga kini.
