Survei: 69% Pemimpin Prediksi Kebutuhan Infrastruktur Pintar Meningkat, Regulasi Jadi Hambatan

Kebutuhan terhadap infrastruktur pintar dan saling terhubung diperkirakan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang. 

Namun, kerumitan regulasi, keterbatasan anggaran, dan lemahnya koordinasi antarsistem masih menjadi tantangan besar dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur modern.

Temuan tersebut terungkap dalam laporan 2026 Future of Infrastructure Survey yang diterbitkan Deloitte. 

Survei terhadap 985 pemimpin infrastruktur di 21 negara itu menunjukkan 69% responden memperkirakan permintaan terhadap infrastruktur pintar dan terintegrasi akan meningkat.

Di sisi lain, sebanyak 45% responden menilai ketergantungan antarsistem menjadi salah satu tantangan utama. 

Kondisi ini muncul ketika infrastruktur fisik, seperti jaringan listrik, transportasi, dan fasilitas publik, semakin bergantung pada teknologi digital.

Perubahan tersebut membuat pembangunan infrastruktur tidak lagi dapat dilakukan secara terpisah. 

Gangguan pada satu sistem berpotensi memengaruhi layanan lain yang saling terhubung.

Infrastructure Practice Leader Deloitte Consulting LLP, Kelly Marchese, mengatakan perkembangan teknologi menuntut perubahan pendekatan dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur.

"Infrastruktur tidak lagi sekadar sekumpulan aset yang terisolasi. Survei terbaru kami menunjukkan bahwa sistem fisik dan digital telah menyatu, yang mengharuskan para pemimpin untuk berpikir melampaui model tradisional dan mengelola infrastruktur sebagai satu kesatuan yang saling terhubung," ujar Marchese.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi pemerintah dan dunia usaha tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, tetapi juga kemampuan membangun dan melindungi infrastruktur yang semakin kompleks.

Survei Deloitte menunjukkan kebutuhan terhadap konektivitas menjadi perhatian 68% responden, sedangkan kebutuhan energi mencapai 64%. Kedua aspek tersebut semakin penting seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam operasional infrastruktur.

Namun, besarnya kebutuhan investasi belum sepenuhnya diimbangi kesiapan pelaksanaan proyek.

Sebanyak 39% responden menyebut kerumitan kebijakan, regulasi, dan proses perizinan sebagai hambatan utama. Sementara itu, 29% menyoroti proses pengadaan yang kompleks.

Persoalan pendanaan juga masih membayangi pembangunan infrastruktur. 

Sebanyak 31% responden mengidentifikasi keterbatasan anggaran sebagai kendala, sedangkan 22% menyoroti ketidakjelasan rencana implementasi dan imbal hasil investasi atau return on investment (ROI).

Deloitte menilai persoalan tersebut membutuhkan pendekatan pembiayaan yang lebih fleksibel, termasuk kerja sama pemerintah dan swasta serta pembagian risiko yang disesuaikan dengan karakteristik setiap proyek.

Model pembiayaan yang seragam dinilai tidak selalu cocok untuk seluruh sektor, mengingat kebutuhan infrastruktur digital, energi, transportasi, dan fasilitas sosial memiliki tingkat risiko yang berbeda.

Di tengah berbagai hambatan tersebut, kecerdasan buatan (AI) mulai memainkan peran lebih besar dalam pengelolaan infrastruktur.

Survei menemukan 61% responden menyebut pemeliharaan prediktif sebagai salah satu penerapan AI yang paling banyak digunakan saat ini.

Teknologi tersebut memungkinkan pengelola memperkirakan potensi kerusakan peralatan berdasarkan data operasional sehingga perawatan dapat dilakukan sebelum gangguan terjadi.

Dalam tiga tahun mendatang, sebanyak 44% pemimpin berencana memperluas penggunaan AI untuk memprediksi kebutuhan energi. 

Sementara itu, 40% responden berencana memanfaatkan teknologi tersebut dalam pengelolaan logistik dan rantai pasok.

AI juga mulai dipertimbangkan untuk membantu menyederhanakan proses administratif dan operasional. 

Saat ini, otomatisasi berbagai pekerjaan menjadi prioritas bagi 36% organisasi, dengan angka yang diperkirakan meningkat menjadi 42% dalam tiga tahun ke depan.

Meski demikian, keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi tantangan. 

Sebanyak 34% responden mengidentifikasi kekurangan tenaga ahli teknologi, khususnya di bidang AI dan keamanan siber, sebagai hambatan dalam memperluas penerapan inovasi.

Selain efisiensi operasional, Deloitte menyoroti pentingnya meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap ancaman digital dan bencana alam.

Sebanyak 60% responden dari kalangan pemerintah menempatkan keamanan siber sebagai prioritas investasi.

Namun, hanya 33% yang memprioritaskan ketahanan terhadap perubahan iklim, meskipun 56% mengidentifikasi cuaca ekstrem sebagai ancaman utama bagi infrastruktur.

Kesenjangan tersebut menunjukkan perhatian terhadap risiko belum selalu diikuti prioritas investasi yang sebanding.

Dalam sistem yang semakin terhubung, gangguan akibat serangan siber maupun cuaca ekstrem dapat berdampak lebih luas apabila tidak diantisipasi melalui perencanaan bersama.

Deloitte menekankan pengelolaan infrastruktur masa depan membutuhkan koordinasi lintas sektor, tata kelola data yang lebih baik, serta kemampuan mengidentifikasi risiko yang saling berkaitan.

Survei ini melibatkan pemimpin dari organisasi pemerintah, swasta, dan nirlaba yang bergerak di empat kelompok infrastruktur, yakni jaringan digital, energi dan utilitas, mobilitas dan transportasi, serta infrastruktur sosial dan hiburan.