MASTEL Usulkan Fair Share, Platform Digital Global Diminta Ikut Bangun Infrastruktur
MASTEL mendorong pemerintah mengatur kontribusi OTT global melalui skema fair share agar pembangunan infrastruktur digital lebih berkelanjutan.
Ilustrasi infrastruktur digital. dok. Magnific
Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) mendorong pemerintah membangun skema yang memungkinkan platform digital global atau Over the Top (OTT) ikut berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur digital nasional.
Langkah tersebut dinilai penting agar beban investasi jaringan tidak hanya ditanggung industri telekomunikasi di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital.
Ketua Umum MASTEL Sarwoto Atmosutarno mengatakan keberadaan platform digital global selama ini telah membawa manfaat bagi perekonomian, efisiensi, dan inovasi layanan.
Namun, pertumbuhan trafik dan layanan digital juga membuat kebutuhan investasi infrastruktur telekomunikasi terus meningkat.
"Selama ini kita lebih banyak melihat manfaat kehadiran platform digital global, mulai dari pertumbuhan ekonomi digital, efisiensi, hingga berbagai inovasi layanan. Namun, pada saat yang sama, kebutuhan investasi infrastruktur digital terus meningkat dan sebagian besar masih ditanggung oleh industri telekomunikasi," ujar Sarwoto dalam rangkaian Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) 2026.
Menurut MASTEL, kondisi tersebut membuat pembangunan ekosistem digital tidak dapat lagi menjadi tanggung jawab satu sektor.
Platform digital global yang memanfaatkan jaringan telekomunikasi nasional dinilai perlu mengambil bagian dalam menjaga keberlanjutan investasi dan pengembangan kapasitas jaringan.
Sarwoto menilai konsep fair share antara platform digital global dan penyedia infrastruktur telekomunikasi dapat menjadi salah satu pilihan untuk menciptakan pembagian peran yang lebih proporsional dalam ekosistem digital.
Ia mengapresiasi pandangan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengenai pentingnya mempertahankan lebih banyak nilai ekonomi digital di dalam negeri.
Gagasan tersebut sebelumnya juga dikaitkan dengan skema fair share antara platform global dan penyedia infrastruktur digital nasional dalam acara DEAL 2026 pada 23 Juni lalu.
Menurut Sarwoto, pendekatan tersebut dibutuhkan agar pertumbuhan ekonomi digital tidak hanya meningkatkan konsumsi layanan dan trafik data, tetapi juga memperkuat kapasitas infrastruktur teknologi Indonesia.
Dengan kebutuhan konektivitas yang semakin tinggi, MASTEL menilai kontribusi seluruh pelaku ekosistem perlu disesuaikan secara lebih berimbang.
Hal tersebut menjadi semakin penting karena pengembangan jaringan membutuhkan investasi besar dan berkelanjutan untuk memperluas cakupan sekaligus meningkatkan kualitas layanan.
Dukungan terhadap penyempurnaan tata kelola platform digital, menurut Sarwoto, juga mulai menguat di lingkungan pemerintah dan DPR RI.
Sejumlah kementerian dan lembaga dinilai memiliki perhatian terhadap isu tersebut, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bappenas, serta Komisi I, Komisi VI, dan Komisi XI DPR RI.
"Ini momentum yang tepat bagi Kemenkomdigi untuk menghadirkan kebijakan yang mendorong kontribusi platform digital global melalui kolaborasi yang berkeadilan dengan industri telekomunikasi," kata Sarwoto.
Menurut dia, kebijakan tersebut diperlukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur digital dapat terus berlangsung sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia.
"Dengan begitu, pembangunan infrastruktur digital nasional dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi Indonesia," pungkasnya.
