Kesenjangan Gender di Era AI Masih Lebar, Ini Pentingnya Keterlibatan Perempuan dalam Pengembangan Teknologi

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang semakin pesat memunculkan tantangan baru dalam dunia kerja, termasuk soal kesenjangan gender di sektor teknologi. 

Di tengah momentum International Women’s Day, Cloudera menilai keterlibatan perempuan dalam pengembangan AI masih jauh dari ideal dan membutuhkan langkah strategis dari berbagai pihak.

Country Manager Indonesia Cloudera Sherlie Karnidta mengatakan investasi terhadap kemajuan perempuan di tempat kerja tidak hanya berdampak pada kesetaraan, tetapi juga memperkuat kualitas organisasi secara keseluruhan.

“Ketika perusahaan berinvestasi pada kemajuan perempuan di tempat kerja, manfaatnya kembali ke semua pihak. Tim yang lebih beragam membuka akses pada talenta yang lebih luas, memperkaya sudut pandang dalam pengambilan keputusan, dan menciptakan lingkungan kerja di mana orang akan merasa lebih dilibatkan dan cenderung untuk bertahan,” ujar Sherlie.

Namun di era ekonomi berbasis AI, perempuan menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi, mereka masih kurang terwakili dalam pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi AI yang pertumbuhannya paling cepat. Di sisi lain, banyak perempuan justru bekerja di sektor yang lebih rentan terdampak otomatisasi.

Data Asian Development Bank (ADB) menunjukkan perempuan hanya mencakup 23,9% peneliti STEM di kawasan Asia Pasifik, lebih rendah dibandingkan rata-rata global sebesar 29,3%. Di Indonesia sendiri, perempuan hanya sekitar 27% dari total tenaga kerja di sektor teknologi.

Kesenjangan tersebut juga terlihat di komunitas pengembang teknologi. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Head of Programme UN Women Indonesia Dwi Yuliawati, jumlah perempuan dalam komunitas developer masih jauh lebih sedikit dibanding laki-laki, yakni hanya 78 perempuan dibanding 922 laki-laki.

Menurut Sherlie, ketimpangan tersebut tidak hanya berdampak pada komposisi tenaga kerja, tetapi juga pada cara teknologi AI dirancang dan digunakan.

“Sistem AI tidak lahir di ruang hampa. Ia mewarisi asumsi dari lingkungan yang membangunnya. Jika tim pengembang didominasi satu demografi tertentu, bias tidak hanya muncul dalam dataset, tetapi juga dari masalah mana yang dianggap prioritas, bagaimana definisi keberhasilan dirumuskan, hingga risiko apa yang dapat diterima,” katanya.

Isu ini dinilai semakin mendesak seiring berkembangnya teknologi Agentic AI, yaitu sistem kecerdasan buatan yang memiliki otonomi lebih besar dalam menjalankan tugas. 

Lembaga riset IDC memprediksi pada 2027 sekitar setengah perusahaan akan menggunakan agen AI untuk mendefinisikan ulang kolaborasi antara manusia dan mesin dalam proses bisnis.

Sherlie menilai organisasi perlu memastikan pengembangan AI dilakukan secara inklusif dan memiliki tata kelola yang jelas agar potensi bias dapat diminimalkan sejak awal.

“Inklusi yang sejati berarti melibatkan suara yang beragam dalam menentukan arah produk dan hak pengambilan keputusan, bukan sekadar mencantumkan nama dalam struktur organisasi,” tuturnya.

Ia menilai audit dataset, pengujian model terhadap kemungkinan hasil yang timpang, serta keterlibatan peninjau manusia yang beragam dalam siklus hidup AI menjadi langkah penting untuk memastikan teknologi tersebut bekerja secara adil.

Selain itu, peran sumber daya manusia (HR) juga dinilai krusial dalam memastikan implementasi AI berjalan secara etis dan tidak memperlebar kesenjangan tenaga kerja.

Laporan The Moment of Truth dari NINEby9 menunjukkan hanya 13% tim HR yang terlibat dalam keputusan strategis terkait AI, sementara hampir setengah perusahaan di kawasan Asia Pasifik masih menempatkan departemen IT sebagai pengendali utama adopsi teknologi tersebut.

Menurut Sherlie, keterlibatan HR sejak awal penting untuk memastikan kesiapan tenaga kerja, termasuk melalui program reskilling dan jalur transisi pekerjaan yang inklusif.

“HR perlu bergeser dari peran pendukung menjadi peran strategis, untuk memastikan program reskilling, jalur transisi pekerjaan, dan rencana inklusi dirancang sejak awal, bukan ditambal setelah teknologi telanjur diimplementasikan,” ucapnya.

Di sisi lain, integrasi AI dalam berbagai fungsi bisnis juga mulai mengubah cara organisasi menilai kontribusi teknis seseorang. Kemampuan coding tidak lagi menjadi satu-satunya indikator kontribusi, tetapi juga pemahaman bisnis, kemampuan komunikasi, serta kolaborasi lintas fungsi.

Sherlie menyebutkan perubahan ini justru membuka peluang bagi kelompok yang selama ini kurang terwakili di sektor teknologi, termasuk perempuan.

“Ketika perempuan diberi akses pada sumber daya, peluang, dan otoritas dalam pengembangan AI, organisasi tidak hanya membangun sistem AI yang lebih baik untuk semua orang,” ujar Sherlie.

Menurutnya, bagi Indonesia yang diperkirakan membutuhkan lebih dari 12 juta talenta digital pada 2030, mengoptimalkan potensi tenaga kerja perempuan menjadi langkah penting untuk menutup kesenjangan kebutuhan talenta di sektor teknologi.

Dalam pandangannya, keberagaman dalam kepemimpinan dan pengawasan teknologi tidak hanya berkaitan dengan kesetaraan gender, tetapi juga menjadi bagian dari strategi manajemen risiko dalam pengembangan AI di masa depan.