5 Faktor yang Mengubah Lanskap Teknologi Asia-Pasifik di 2026

Perusahaan-perusahaan di kawasan Asia-Pasifik menghadapi tekanan besar untuk melakukan transformasi teknologi di 2026. 

Ketergantungan pada solusi tertutup dari satu vendor dinilai semakin berisiko, baik dari sisi keberlanjutan bisnis maupun daya saing jangka panjang.

Head of Solution Architecture Asia-Pasifik SUSE, Peter Lees menyoroti lima faktor utama yang dinilai akan mengubah lanskap teknologi di kawasan ini, mulai dari kedaulatan digital hingga adopsi infrastruktur berbasis kecerdasan buatan (AI).

Menurut Lees, perusahaan kini berada pada persimpangan penting, yaitu bertahan dengan sistem lama yang terlihat aman namun rapuh, atau beralih ke pendekatan teknologi yang lebih terbuka dan adaptif untuk menghadapi tantangan masa depan.

“Bergantung pada solusi tertutup dari satu vendor bukan hanya berisiko secara finansial, tetapi juga dapat menjadi ancaman serius bagi kelangsungan bisnis dan keunggulan kompetitif perusahaan,” ujar Lees dalam keterangan tertulisnya.

Salah satu faktor yang semakin mendapat perhatian adalah kedaulatan digital, terutama seiring menguatnya regulasi perlindungan data di berbagai negara. 

Lees menilai, perusahaan di Asia-Pasifik perlu sejak awal memastikan kendali atas data dan platform teknologi yang mereka gunakan.

Pendekatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan regulasi, tetapi juga menyangkut efisiensi biaya dan tata kelola. Infrastruktur yang fleksibel dan terbuka dinilai mampu mencegah perusahaan terjebak pada biaya migrasi yang tinggi atau lonjakan harga dari satu penyedia layanan.

Selain kedaulatan digital, pertumbuhan perangkat end-point dan pemanfaatan edge computing juga disebut sebagai faktor krusial. 

Model komputasi yang mendekatkan pemrosesan data ke sumbernya kini telah diterapkan di berbagai sektor, mulai dari manufaktur hingga layanan kesehatan jarak jauh.

Lees menegaskan, tantangan utama bukan hanya pada pengembangan aplikasi, tetapi juga kemampuan perusahaan mengelola ribuan titik data baru secara aman dan terintegrasi.

“Jika organisasi tidak mampu mengelola dan menyatukan data dalam skala besar secara aman, maka kendali operasional, efisiensi, dan keunggulan kompetitif akan tergerus,” katanya.

Di sisi keamanan, pendekatan pertahanan berbasis perimeter dinilai semakin tidak relevan. 

Menurut Lees, ancaman siber yang terus berkembang membuat pencegahan total menjadi hampir mustahil, sehingga perusahaan perlu beralih ke model zero trust security.

Pendekatan ini menekankan prinsip never trust, always verify, dengan tujuan mencegah eksploitasi celah keamanan saat sistem berjalan, bukan sekadar bereaksi setelah insiden terjadi.

“Metrik keberhasilan keamanan bukan lagi soal berapa banyak celah yang ditambal, tetapi seberapa efektif sistem mencegah eksploitasi yang mengganggu bisnis,” ujarnya.

Faktor berikutnya adalah transformasi AI yang semakin terintegrasi ke dalam infrastruktur teknologi. 

Lees menyebut, AI kini membantu mengelola kompleksitas sistem melalui perintah bahasa natural dan otomatisasi yang lebih cerdas.

Namun, ia menekankan keberhasilan AI bergantung pada kesiapan infrastruktur yang aman sejak tahap desain serta tetap berada dalam pengawasan manusia. 

Pendekatan open source dinilai memberi fleksibilitas lebih besar bagi perusahaan untuk mengadopsi inovasi AI tanpa mengorbankan tata kelola dan keamanan.

Lees menegaskan keterbukaan dan fleksibilitas strategis bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. 

Infrastruktur yang dibangun di atas prinsip terbuka dan secure-by-default dinilai lebih tangguh menghadapi perubahan teknologi, sekaligus melindungi perusahaan dari risiko biaya tak terduga di masa depan.

“Ketahanan infrastruktur adalah bentuk perlindungan kelangsungan bisnis yang paling utama. Perusahaan yang siap beradaptasi akan lebih mampu menghadapi tantangan saat ini maupun tantangan masa depan yang belum terdefinisi,” pungkas Lees.