YLKI: Seharusnya Netflix ikuti regulasi Indonesia
YLKI mengungkapkan bahwa Netflix seharusnya mengikuti regulasi Indonesia terkait konten di aplikasinya dan Kemenkominfo bisa memantau konten di Netflix.
Layanan penyedia video on demand Netflix tengah ramai dibicarakan beberapa waktu belakangan ini. Tak hanya karena Netflix yang menolak membayar pajak di Indonesia, namun juga terkait muatan pornografi dan LGBT yang ada di konten-konten Netflix.
Dalam diskusi bertema Polemik Netflix: Antara Bisnis, Regulasi, dan Norma Sosial, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebutkan mereka mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mencabut konten negatif tersebut. Menurut Sudaryatmo - Pengurus Harian YLKI, Netflix seharusnya mengikuti regulasi yang ada di Indonesia untuk menghargai norma yang berlaku.
"Netflix bisa bikin safe regulation untuk komitmen menghargai norma yang berlaku di Indonesia. Kalau dia beroperasi di Indonesia, mestinya dia membuat safe regulation yang menghormati norma," kata Sudaryatmo.
Sudaryatmo juga menambahkan bila masyarakat Indonesia menganggap isu tersebut berbahaya, maka seharusnya kita bisa melaporkan ke Kemenkominfo. Pasalnya Kemenkominfo merupakan lembaga yang memiliki kewenangan terkait penyiaran di Indonesia.
"Kita harus bedakan antara pemblokiran dan take down. Kalau masyarakat menganggap ini berbahaya, bisa laporkan ke Kominfo, dan Kominfo yang akan take down Netflix di Indonesia. Take down itu kewenangannya ada di Kominfo," kata Sudaryatmo.
Sudaryatmo juga berharap Kemenkominfo bisa melakukan monitoring pada konten-konten di Netflix, meski tanpa laporan dari masyarakat. Selain berwenang untuk melakukan take down, diharapkan Netflix juga bisa mengedukasi konsumen di Indonesia terkait hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
