Kominfo: Starlink harus penuhi banyak syarat jika ingin masuk Indonesia

Seperti namanya, telepon satelit dan internet satelit adalah layanan komunikasi yang menggunakan jaringan satelit untuk mengirim dan menerima data. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses internet melalui modem yang terhubung dengan antena satelit. Salah satu keunggulan dari internet satelit adalah mampu memberikan jaringan di mana saja dengan kecepatan tinggi, di mana internet konvensional (seperti kabel serat optik) belum tentu bisa melakukannya.

Dengan demikian, operator seluler dan para pengusaha jasa internet bakal dihadapkan pada kemungkinan masuknya operator berbasis satelit, Starlink. Perusahaan milik Elon Musk ini menargetkan peluncuran layanan telepon satelit komersial pada 2024.

Starlink bakal masuk dimulai dengan SMS sebelum menambahkan layanan suara dan data, serta konektivitas internet of things (IoT) pada 2025. Kehadiran Starlink dirumorkan sarat akan privilege, yang tentu membuat industri seluler semakin tidak sehat.

Meski demikian, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membantah memberikan atau karpet merah kepada Starlink untuk masuk Indonesia. Hal ini diutarakan oleh Direktur Telekomunikasi Dirjen PPI Kementerian Kominfo, Aju Widya Sari di acara talk show Selular Business Forum. Kominfo menyebut masih banyak daerah di Indonesia yang tidak kebagian jaringan internet, dan hadirnya Starlink dapat menjadi jawaban atas masalah tersebut.

“Banyak blank spot di Indonesia. Masih ada sekitar 1.020 desa yang tidak ter-cover. Ini tidak bisa hanya mengandalkan optik terestrial, tetapi juga dukungan satelit. Namun untuk menyediakan internet berbasis satelit, kita harus melakukan pendekatan. Ini harus dijalankan dengan persaingan dengan sehat,” kata Aju.

Aju juga mengatakan bahwa jika semua investasi investasi datang dari global, “kami tidak bisa membiarkan mereka hadir apa adanya”. Kominfo akan memberikan syarat yang sangat ketat. Satelit asing yang masuk akan mendapatkan banyak persyaratan. Untuk kepentingan keamanan, pemerintah Indonesia memastikan bakal melibatkan lembaga yang terpercaya. Sejumlah syarat yang harus dipatuhinya adalah gateway dan IP harus dari Indonesia, dan masih banyak lagi.

Berikut adalah usulan regulasi untuk Starlink:

1. Starlink harus kerja sama dengan penyelenggara satelit Indonesia

2. Starlink harus memiliki izin Landing Right (Hak Labuh) dan izin Jartup untuk layanan backhaul

3. Starlink harus menggunakan Alokasi Penomoran IP Indonesia

4. Starlink harus membangun Server dan DRC di Indonesia dan patuh terhadap Regulasi Lawfull Interception di Indonesia

5. Sebagai Penyelenggara Jasa, Starlink harus dikenakan kewajiban untuk membayar BHP Teldan USO