Indonesia rugi Rp600 miliar karena Netflix

Menurut data Statista, Netflix telah memiliki 481.450 pelanggan di Indonesia pada tahun 2019 lalu. Jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah dua kali lipat pada tahun 2020 ini, menjadi sebanyak 906.800 pelanggan. Dengan besarnya angka pelanggan tersebut maka seharusnya Indonesia akan mendapatkan pajak yang besar dari Netflix.

Meski begitu, pembayaran oleh pelanggan tersebut mengalir deras ke anak perusahaan Netflix di Belanda, yakni Netflix International B.V. Ini bisa kita asumsikan dengan sebanyak 481.450 pelanggan di Indonesia berlangganan paket yang paling murah, maka Netflix International B.V akan mendapatkan Rp52,48 miliar per-bulan. Artinya selama setahun lalu, Indonesia telah merugi sebanyak Rp629,74 miliar.

Diketahui kerugian ini juga terjadi karena Netflix yang belum memiliki status Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Tentunya hal ini seharusnya tidak terjadi, karena pemerintah telah membuat peraturan terbaru terkait perusahaan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik No.80/2019 terbaru, pemain seperti Netflix harus memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Bobby Rizaldi - Anggota Komisi I DPR RI, turut mengungkapkan sebaiknya pemerintah harus mewaspadai terlebih dahulu dan mengetahui apa itu Netflix. Dia juga mengusulkan bahwa sebaiknya Indonesia memiliki aturan yang sama seperti Singapura. Di mana, perusahaan OTT harus membebani pajak kepada pengguna Netflix.

"Kita tinggal perlu kesepakatan dari kita semua, yang ingin negara mengalami kerugian dikit apa kerugiannya banyak. Tapi kalau saya mengusulkan, sebaiknya sama seperti Singapura. Bukan BUT-nya yang dipajakin, tapi pelanggan yang dipajakin. Jadi pelanggan harus bayar di depan, tidak peduli BUT-nya dimana, selama mereka mencari uang disini," kata Bobby Rizaldi.

Bobby juga mengatakan bahwa KPI harus menguatkan dirinya dan mengawasi Netflix. Pasalnya Bobby menganggap bahwa Netflix menjadi bagian dalam penyiaran, bukan infrastruktur telekomunikasi.