Huawei dilarang pakai Android?

Pemerintah Amerika Serikat (AS) baru-baru ini menghukum perusahaan China dengan hukum ekstrem. Akibatnya, Huawei akan kesulitan melakukan bisnis dengan perusahaan AS. Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan AS mengatakan telah menambahkan Huawei dalam "Entity List" atau dikenal sebagai "hukuman mati".

Perusahaan yang masuk dalam daftar ini hampir mustahil untuk bertahan, karena perusahaan AS tak direkomendasikan untuk berbisnis dengan mereka. Departemen Perdagangan mengatakan keputusan ini dibuat karena Huawei terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan keamanan nasional AS atau kepentingan kebijakan luar negeri.

Sebagaimana diketahui, Huawei merupakan vendor peralatan telekomunikasi terbesar di dunia dan didukung oleh pemerintah China. Departemen Kehakiman AS menuduh Huawei melanggar sanksi dengan Iran. "Presiden Trump telah mengarahkan Departemen Perdagangan untuk waspada dalam melindungi kegiatan keamanan nasional," kata Menteri Perdagangan, Wilbur Ross dalam sebuah pernyataan.

Dilansir Washington Post (17/5), ketegangan antara pemerintah AS dengan China meningkat tajam dalam sepekan terakhir. Sebelumnya Trump memberlakukan tarif 25% atas impor China senilai USD200 miliar. China kemudian membalas dengan menerapkan tarif USD60 miliar atas barang-barang AS.

Entity List yang menyertakan Huawei akan mulai berlaku beberapa hari mendatang. Hal ini lantas memaksa Huawei dan afiliasinya untuk memperoleh lisensi pemerintah AS guna membeli teknologi AS. 

Hal yang menjadi perhatian adalah bahwa smartphone Huawei menggunakan sistem operasi Android. Dengan daftar ini, Google akan dilarang mengekspor Android ke Huawei kecuali Departemen Perdagangan memberikan pengecualian. Chip dalam smartphone Huawei juga dibuat oleh perusahaan AS, sehingga menambah rentet kendala jika larangan diberlakukan.

Dalam sebuah pernyataan bersama, juru bicara Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan China mengatakan bahwa Beijing telah mencatat keputusan AS. Kementerian terkait juga mengharapkan perusahaan-perusahaan China mengikuti aturan kendali ekspor dan mematuhi undang-undang lokal di luar negeri.

"Namun pada saat yang sama, kami dengan tegas menentang tindakan negara mana pun untuk menjatuhkan sanksi sepihak pada entitas China berdasarkan hukum domestiknya, dan menyalahgunakan langkah-langkah kendali ekspor sembari menjadikan 'keamanan nasional' sebagai frase yang sama," demikian pernyataan tersebut.

"Kami mendesak AS untuk menghentikan praktik yang keliru, menciptakan kondisi yang normal bagi perusahaan China dan AS untuk melakukan perdagangan dan kerja sama, menghindari dampak lebih lanjut pada hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral. China akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan kami."

Huawei sendiri bisa lolos dari Entity List jika mampu menghentikan aktivitas yang bertentangan dengan pemerintah AS, sebagaimana disebutkan Biro Perindustrian dan Keamanan. Untuk menempuhnya, ada kemungkinan Huawei harus membayar denda dan melewati hukum pidana sebelum akhirnya dikeluarkan dari daftar hitam tersebut.