SGS Indonesia Tegaskan Urgensi Perlindungan Data Pribadi di Tengah Transformasi Digital Nasional

Di tengah percepatan transformasi digital dan meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi, perlindungan data pribadi kini menjadi fondasi utama kepercayaan publik di ekosistem digital. 

Hal ini disampaikan oleh SGS Indonesia dalam konferensi teknologi, GRACS IPSS 2025, yang mempertemukan para pemangku kepentingan lintas sektor untuk memperkuat tata kelola keamanan siber nasional.

Country Manager SGS Indonesia Waras Putri Andrianti mengatakan kesadaran terhadap keamanan informasi kini tidak lagi terbatas pada kalangan teknis.

“Acara GRACS IPSS 2025 terlaksana dengan baik, pesertanya pun berasal dari lintas sektor seperti regulator dan praktisi IT. Dari sini kita tahu bahwa keamanan informasi dan tata kelola digital sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari,” ujar Waras.

Pernyataan ini menyoroti perubahan paradigma penting, bahwa privasi dan keamanan data telah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat.

Sebagai bagian dari SGS Worldwide, perusahaan global di bidang pengujian, inspeksi, verifikasi, dan sertifikasi, SGS Indonesia memainkan peran strategis dalam memperkuat kerangka tata kelola digital di Indonesia.

“Kaitannya dengan tata kelola digital, kami bergerak di tahap perancangan desain, edukasi dan training, hingga sertifikasi information security seperti ISO 27001,” jelas Waras.

Layanan end-to-end tersebut tidak hanya memastikan kepatuhan administratif, tetapi juga membantu organisasi membangun sistem keamanan informasi yang berkelanjutan dan terukur, dari perencanaan hingga evaluasi implementasi.

Waras menambahkan perlindungan data pribadi merupakan isu global yang kini menjadi fokus semua sektor, mulai dari rumah sakit, lembaga pendidikan, hingga instansi pemerintah seperti Dukcapil.

“Saat ini masing-masing organisasi sudah cukup baik dalam melindungi data pribadi. Pemahaman terhadap pentingnya sertifikasi juga cukup tinggi karena mereka ingin menjaga kerahasiaan data konsumen dengan lebih baik,” ujarnya.

Meski kesadaran meningkat, Waras mengingatkan perlindungan data pribadi tidak berhenti pada sertifikasi.

“Dengan hadirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru disahkan di Indonesia, kami ingin melihat penerapannya di lapangan dan pengawasannya. Itu penting sekali,” tegasnya.

Ia juga menyoroti perlunya edukasi publik yang lebih luas untuk menanamkan kesadaran individu terhadap keamanan data pribadi di dunia digital. 

Edukasi ini menjadi langkah penting agar masyarakat lebih berhati-hati dalam berbagi informasi dan memahami hak-hak mereka sebagai pemilik data.

SGS Indonesia menilai, upaya membangun budaya keamanan digital memerlukan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga sertifikasi. 

Dengan sinergi tersebut, Indonesia dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap transformasi digital dan memastikan setiap inovasi berbasis data berjalan dengan aman, etis, dan berintegritas.