AI Kian Masif di Indonesia, Keamanan Cloud Jadi Penentu Kepercayaan Bisnis
Adopsi AI di Indonesia meningkat pesat, namun keamanan cloud dan visibilitas data menjadi tantangan utama bagi bisnis modern.
Ilustrasi penggunaan AI di perusahaan. dok. Gigamon
Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia terus berkembang dari sekadar tahap uji coba menjadi bagian dari operasional bisnis.
Namun, di balik percepatan transformasi digital tersebut, perusahaan menghadapi tantangan baru berupa meningkatnya kompleksitas pengelolaan keamanan cloud yang kini berpotensi menjadi risiko bisnis.
Perkembangan AI di Indonesia berjalan seiring dengan semakin luasnya penggunaan infrastruktur cloud. Di sektor manufaktur, misalnya, implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0 mendorong integrasi pabrik, rantai pasok, dan platform data dalam satu ekosistem digital.
Namun, AI tidak bekerja secara terpisah. Teknologi ini bergantung pada berbagai platform cloud, aplikasi bisnis, data pipeline, hingga identitas mesin yang kerap sulit dipantau secara menyeluruh oleh tim keamanan.
- Agentic Acceleration dari SailPoint Pangkas Waktu Migrasi Keamanan Identitas ke Cloud
- NTT DATA dan AWS Perkuat Kolaborasi Strategis, Dorong Modernisasi Cloud dan AI Agentik Skala Enterprise
- AS tuduh operator Tiongkok curi data via cloud
- Google One sudah punya 100 juta pelanggan berbayar, ingin tingkatkan AI Premium juga
Cloud Security Evangelist Gigamon Steve Goudreault mengatakan perusahaan membutuhkan visibilitas yang lebih baik terhadap seluruh lingkungan cloud agar tetap memiliki kendali atas data dan sistem yang digunakan.
"Seiring dengan meningkatnya skala penggunaan AI, perusahaan perlu memiliki visibilitas yang lebih jelas di seluruh lingkungan cloud mereka untuk mempertahankan kendali. Sekadar mengetahui lokasi penyimpanan data tidak cukup; perusahaan juga harus memastikan bahwa data tersebut aman, dapat dipantau, dan dikelola dengan baik," ujarnya.
Menurut Gigamon, meningkatnya perhatian terhadap tata kelola data juga dipengaruhi berakhirnya masa transisi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Kondisi tersebut membuat banyak organisasi mulai mempertimbangkan penggunaan sovereign cloud, cloud lokal, maupun hybrid cloud sebagai bagian dari strategi menjaga keamanan data sekaligus memenuhi tuntutan regulasi.
Meski demikian, pemilihan lokasi penyimpanan data dinilai belum cukup tanpa kemampuan memantau siapa yang mengakses data, bagaimana sistem saling berinteraksi, serta apakah kontrol keamanan berjalan sebagaimana mestinya.
Goudreault menegaskan keputusan mengenai cloud kini tidak lagi sekadar persoalan teknis, melainkan telah menjadi bagian dari strategi bisnis yang memengaruhi kepercayaan regulator, pelanggan, hingga keberlangsungan operasional perusahaan.
"Bagi para pemimpin bisnis, keputusan terkait cloud kini bukan lagi sekadar persoalan arsitektur teknis. Pilihan cloud berdampak langsung pada kepercayaan regulator, kepercayaan pelanggan, serta kelangsungan operasional perusahaan. Karena itu, tanggung jawab atas risiko ini tidak bisa hanya dibebankan kepada tim teknologi,” katanya.
Tantangan tersebut semakin relevan mengingat tingginya ancaman siber di Indonesia. Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lebih dari 609 juta serangan siber terjadi sepanjang 2024, sementara serangan malware meningkat 12,67 persen.
Di tingkat regional, Gigamon mencatat kebocoran data pada organisasi di Asia Pasifik meningkat 18 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kondisi ini mendorong lebih dari sembilan dari sepuluh pemimpin IT dan keamanan mulai berinvestasi pada solusi baru untuk meningkatkan visibilitas keamanan mereka.
Meski demikian, menambah jumlah perangkat keamanan belum tentu menjadi solusi. Riset Gigamon menunjukkan tim keamanan rata-rata mengelola hingga 15 tools di lingkungan hybrid cloud. Namun, 55 persen responden mengaku perangkat tersebut belum mampu memberikan visibilitas yang memadai untuk mendeteksi maupun merespons insiden kebocoran data secara efektif.
Selain itu, 46 persen pemimpin keamanan dan IT masih menghadapi keterbatasan data berkualitas tinggi yang dibutuhkan agar implementasi AI dapat berjalan secara aman dan akurat.
Gigamon menilai AI justru dapat menjadi bagian dari solusi apabila didukung data yang lengkap dan berkualitas.
Melalui analisis telemetri jaringan, AI mampu mengidentifikasi anomali, memprioritaskan risiko, mempercepat investigasi, hingga membantu penyusunan bukti yang dibutuhkan untuk audit maupun kepatuhan regulasi.
Dengan demikian, organisasi dapat mengambil keputusan keamanan secara lebih cepat tanpa mengorbankan tata kelola yang baik.
Menurut Gigamon, kunci utama bukan sekadar menambah dashboard atau perangkat baru, melainkan membangun visibilitas menyeluruh terhadap pergerakan data, komunikasi antar sistem, dan efektivitas kontrol keamanan di seluruh lingkungan bisnis.
Pendekatan tersebut memungkinkan perusahaan memverifikasi risiko lebih awal sebelum menghadapi kebocoran data, gangguan operasional, maupun pemeriksaan regulator.
Prinsip tersebut dinilai berlaku di berbagai sektor, mulai dari perbankan, layanan pembayaran digital, hingga industri manufaktur yang mengandalkan integrasi AI, cloud, dan rantai pasok. Semakin kompleks ekosistem digital yang dibangun, semakin penting kemampuan organisasi untuk memastikan seluruh aktivitas sistem tetap berada dalam pengawasan.
Goudreault menilai keberhasilan implementasi AI pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan menjaga keamanan dan membangun kepercayaan.
"Ke depan, keberhasilan organisasi dalam memperluas skala penerapan AI akan sangat bergantung pada kemampuan mereka membuktikan bahwa kontrol keamanan tetap berjalan efektif seiring berkembangnya sistem. Organisasi yang mampu menjaga data, sistem, dan kepercayaan akan menjadi pihak yang paling siap









