Meta hentikan iklan politik di Uni Eropa Oktober

Meta akan menghentikan semua iklan politik di platform-platformnya di Uni Eropa mulai Oktober 2025, menyebut regulasi transparansi baru EU sebagai "tidak dapat diterapkan" dan menciptakan "tantangan operasional yang signifikan serta ketidakpastian hukum". Dilansir dari Engadget, keputusan kontroversial ini memengaruhi Facebook, Instagram, dan WhatsApp di seluruh 27 negara anggota EU.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap Transparency and Targeting of Political Advertising (TTPA) yang akan berlaku Oktober 2025. Regulasi baru mengharuskan iklan politik mencantumkan label "dibayar oleh", membatasi targeting iklan, dan melarang sponsor dari luar EU beriklan dalam jangka waktu tiga bulan sebelum pemilu atau referendum. Meta mengklaim aturan ini menciptakan "tingkat kompleksitas yang tidak dapat ditoleransi" bagi pengiklan dan mengancam "prinsip-prinsip personalized advertising".

Saat ini, iklan politik di platform Meta dapat dipasang oleh pengiklan yang telah menyelesaikan proses otorisasi untuk membuktikan identitas mereka. Iklan tersebut wajib menyertakan disclaimer "dibayar oleh" dan informasi tentang jumlah uang yang dihabiskan harus tersedia untuk publik. Namun, regulasi TTPA yang baru memberikan pembatasan lebih ketat pada targeting dan delivery iklan, serta kondisi khusus mengenai bagaimana data personal diproses.

Meta menyatakan telah melakukan "keterlibatan ekstenyampaikan kekhawatiran mereka tentang ancaman terhadap model bisnis periklanan yang dipersonalisasi. Perusahaan memperingatkan bahwa pengguna akan melihat iklan yang kurang relevan akibat pembatasan ini, meskipun pengguna Meta di negara anggota EU, termasuk politisi, masih diizinkan mendiskusikan dan membagikan konten politik asalkan bukan melalui iklan berbayar.

Keputusan Meta bukan yang pertama dalam merespons regulasi EU. Google sudah lebih dulu menghentikan iklan politik berbayar di EU tahun lalu, termasuk di YouTube, setelah menghadapi potensi denda atas praktik periklanan online yang dianggap "abusif" pada 2019. Regulasi TTPA dirancang untuk mengatasi kekhawatiran luas tentang interferensi asing dalam pemilu serta potensi manipulasi informasi penting yang dapat memengaruhi cara seseorang memilih.

Meskipun hanya berlaku di EU, dampak kebijakan ini dapat meluas mengingat Meta memiliki lebih dari 400 juta pengguna aktif di kawasan tersebut. Langkah ini menandai pergeseran signifikan dalam lanskap periklanan digital politik dan dapat mendorong platform lain untuk mengikuti jejak serupa di hadapan regulasi yang semakin ketat.