Transaksi Digital Tembus 18.09 Miliar, Jalin dan Regulator Perkuat Perlindungan Konsumen

Pesatnya pertumbuhan transaksi pembayaran digital di Indonesia dibayangi meningkatnya tantangan keamanan dan penipuan keuangan. 

Kondisi ini mendorong PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) bersama regulator dan pelaku industri memperkuat perlindungan konsumen serta kualitas layanan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi pembayaran digital mencapai 18,09 miliar pada triwulan III 2026, tumbuh 39,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

Transaksi melalui QRIS bahkan meningkat 75,80 persen, dengan jumlah pengguna mencapai 70,6 juta dan 49,4 juta merchant.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat lebih dari 737 ribu laporan penipuan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) hingga Oktober 2026. 

Dari penanganan laporan tersebut, dana korban yang berhasil diblokir mencapai Rp967,5 miliar.

Tantangan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Jalin CX Summit 2026 yang diselenggarakan pada 12–13 November 2026 di Belitung. 

Mengusung tema Connecting the Future, Elevating the Experience, forum ini mempertemukan regulator, perbankan, perusahaan teknologi finansial (fintech), dan mitra strategis untuk membahas penguatan sistem pembayaran yang aman, terintegrasi, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyoroti perubahan perilaku konsumen seiring semakin luasnya penggunaan layanan digital. 

Menurutnya, perbedaan karakteristik masyarakat harus menjadi pertimbangan dalam mengembangkan layanan keuangan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

“Perbedaan kebutuhan antargenerasi dan antarwilayah, termasuk pemerataan akses digital, menjadi pertimbangan dalam mengembangkan layanan keuangan yang inklusif dan relevan,” ujar Amalia.

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Susiati Dewi menegaskan pentingnya memperkuat infrastruktur pembayaran seiring meningkatnya transaksi digital. 

Langkah tersebut sejalan dengan arah Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang menyeimbangkan percepatan digitalisasi dengan pengelolaan risiko.

“Di tengah pertumbuhan transaksi QRIS dan BI-FAST, penguatan ketahanan infrastruktur serta kesiapan menghadapi ancaman siber menjadi kebutuhan penting untuk menjaga keberlangsungan sistem pembayaran,” kata Susiati.

Dari sisi perlindungan konsumen, Kepala Direktorat Pelindungan Konsumen OJK Tri Herdianto menekankan perlunya pendekatan Consumer Protection by Design. 

Melalui pendekatan ini, aspek keamanan dan perlindungan perilaku konsumen perlu diperhitungkan sejak layanan keuangan dirancang, termasuk untuk mengantisipasi penipuan dan manipulasi psikologis atau social engineering.

Penguatan layanan juga menjadi perhatian Danantara Indonesia. Senior VP Brand Management Danantara Asset Management Taufan Rahmadi menilai pengalaman pelanggan merupakan bagian penting dari transformasi bisnis. 

Pendekatan tersebut tercermin dalam program Danantara Indonesia CX100 yang bertujuan mengukur dan mendorong peningkatan kualitas layanan BUMN berdasarkan pengalaman masyarakat.

Direktur Jalin Eko Dedi Rukminto mengatakan keandalan teknologi pembayaran harus diikuti kemampuan perusahaan memahami kebutuhan pengguna layanan dan merespons masukan dari mitra perbankan maupun fintech.

“Bagi kami, service excellence bukan hanya tentang keandalan teknologi, tetapi juga tentang kemampuan memahami kebutuhan, merespons masukan, dan menghadirkan solusi yang memberikan nilai tambah bagi bisnis member. Inilah fondasi kepercayaan dan kolaborasi jangka panjang yang ingin terus kami bangun,” ujar Eko.

Sebagai penyedia infrastruktur pembayaran bersama, Jalin berupaya memperkuat standar pelayanan, meningkatkan responsivitas, dan memanfaatkan masukan mitra untuk menyempurnakan layanannya. 

Dalam forum tersebut, Jalin juga menghadirkan Jalin CXcellence Awards sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi dan inovasi mitra dalam pengembangan ekosistem pembayaran nasional.