Produsen drone terbesar di dunia, DJI, masuk dalam daftar hitam Departemen Pertahanan AS (DoD). Perusahaan diklaim memiliki hubungan militer dengan China, sehingga membantu memodernisasi Tentara Pembebasan Rakyat dengan teknologi canggih. 

"Departemen bertekad untuk menyoroti dan melawan strategi Perpaduan Sipil-Militer Republik Rakyat Tiongkok, yang mendukung tujuan modernisasi Tentara Pembebasan Rakyat dengan memastikan aksesnya ke teknologi dan keahlian canggih diperoleh dan dikembangkan oleh perusahaan, universitas, dan program penelitian yang tampaknya merupakan entitas sipil," menurut pernyataan pers Pentagon, dikutip dari Interesting Engineering (11/10).

DJI, perusahaan berbasis di Shenzhen yang disebut-sebut menguasai lebih dari setengah pasar global drone komersial, bergabung dengan lebih dari 60 perusahaan China lainnya yang di-blacklist oleh AS. Ini termasuk produsen semikonduktor SMIC dan Huawei Technology. 

AS larang warga beli saham DJI

Sebelum masuk dalam daftar hitam Pentagon, Departemen Keuangan AS tahun lalu melarang warga untuk memperdagangkan saham DJI dan tujuh perusahaan China lainnya. Hal ini disebabkan dugaan keterlibatan dalam pengawasan etnis minoritas Uighur di wilayah Xinjiang, China.

Menurut analis Charles Rollet dari kelompok riset pengawasan di IPVM, Pennsylvania, tindakan terhadap DJI ini menjadi sinyal bagi investor untuk menjauh dari bisnis.