Modus Penipuan Digital di Indonesia Makin Canggih, Aktivitas Deepfake Naik 69 Persen
Sumsub mencatat penipuan di Indonesia turun 64 persen, tapi aktivitas deepfake naik 69 persen dan kompleksitas modus penipuan naik 30 persen.
Ilustrasi Deepfake. dok. Deepfake
Modus penipuan digital di Indonesia semakin canggih seiring berkembangnya teknologi kecerdasan buatan (AI).
Meski angka penipuan tercatat turun 64 persen dibandingkan tahun sebelumnya, aktivitas deepfake justru melonjak 69 persen, sementara kompleksitas penipuan meningkat 30 persen.
Temuan tersebut diungkap Sumsub dalam laporan Identity Fraud Report 2026–2027. Laporan ini menunjukkan pelaku penipuan semakin mengandalkan teknologi untuk memanipulasi dokumen, menyamarkan identitas, hingga membangun jaringan kejahatan yang terorganisasi.
Vice President APAC Sumsub Penny Chai mengatakan penurunan angka penipuan tidak selalu diikuti dengan berkurangnya kompleksitas ancaman kejahatan digital.
- Kerugian Penipuan Capai Rp104,3 Triliun, 78 Persen Warga Dukung Blokir Otomatis
- Waspada HP Disadap! Kenali 7 Tanda Spyware yang Sering Tak Disadari
- Kaspersky: 66 Persen Organisasi di Indonesia Terdampak Serangan Siber akibat Faktor Manusia
- Penipuan Digital Marak, ASEAN Foundation dan Google Hadirkan Platform Edukasi Gratis
“Jika dilihat secara keseluruhan, penurunan tingkat penipuan di Indonesia yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya kompleksitas penipuan menunjukkan bahwa tren penipuan tidak selalu bergerak ke arah yang sama di setiap negara,” ujar Chai.
Sumsub mencatat kawasan Asia-Pasifik (APAC) menyumbang 33 persen dari seluruh jaringan penipuan yang terdeteksi secara global, tertinggi dibandingkan wilayah lainnya.
Jaringan tersebut memanfaatkan sejumlah akun terverifikasi yang secara individual tidak terlihat mencurigakan, tetapi saling terhubung melalui perangkat, nomor telepon, atau informasi rekening bank yang sama.
Sekitar 2,4 persen pengguna terverifikasi di Asia-Pasifik diketahui terhubung dengan jaringan penipuan tersebut.
Bahkan, sekitar sepertiga dari keterkaitan itu baru terdeteksi setelah proses pendaftaran akun, mengindikasikan adanya praktik jual beli akun yang dimanfaatkan sebagai rekening penampung atau money mule.
Pendiri Operation Shamrock sekaligus pegiat antipenipuan, Erin West menjelaskan jaringan penipuan kini dirancang sedemikian rupa agar mampu mengelabui sistem verifikasi identitas.
“Sebuah jaringan penipuan itu didesain agar terlihat seperti ribuan orang biasa yang melakukan aktivitas sehari-hari. Setiap akunnya terverifikasi dan setiap dokumennya asli, karena pemilik akun tersebut direkrut, dibayar, atau bahkan dipaksa untuk membuka akunnya,” ujar West.
Khusus di Indonesia, sebanyak 99 persen kasus penipuan tanpa pemalsuan dokumen berkaitan dengan ketidaksesuaian identitas, bukan sekadar penggunaan foto selfie palsu.
Temuan tersebut menunjukkan penyamaran identitas menjadi salah satu ancaman utama dalam proses verifikasi digital.
Sepanjang Agustus hingga September 2026, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menindak 74 aktivitas penyamaran identitas.
Penindakan tersebut merupakan bagian dari penghentian 330 entitas dan aktivitas keuangan ilegal yang banyak di antaranya menyalahgunakan nama dan logo institusi resmi.
Perkembangan teknologi AI turut menambah kompleksitas ancaman penipuan.
Selain Indonesia, lonjakan aktivitas deepfake juga terjadi di Pakistan sebesar 217 persen, Filipina 125 persen, India 103 persen, dan Hong Kong 72 persen.
Di kalangan pelaku usaha Asia-Pasifik, sebanyak 61 persen perusahaan pernah mendeteksi atau mencurigai adanya penipuan yang melibatkan agen AI.
Namun, hanya 15 persen yang menyatakan mampu menghentikan sementara atau mencabut akses agen AI tersebut.
Sementara itu, sebanyak 79 persen konsumen Asia-Pasifik mengaku pernah mengalami penipuan dalam 12 bulan terakhir.
Separuh dari mereka mengalami kerugian finansial, dan 51 persen dari kelompok yang mengalami kerugian tersebut tidak berhasil mendapatkan kembali uangnya.
Menghadapi ancaman tersebut, pemerintah dan regulator di Indonesia terus memperkuat perlindungan identitas digital, antara lain melalui kebijakan verifikasi biometrik dalam registrasi kartu SIM oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta penguatan tata kelola teknologi informasi dan ketentuan antipenipuan oleh OJK.
Sumsub juga membentuk Agentic AI Council pada September 2026 untuk mempertemukan para ahli lintas sektor di Asia-Pasifik dalam mengembangkan pedoman pengamanan agen AI, termasuk terkait identitas, pendelegasian wewenang, dan akuntabilitas.
“Pasar-pasar ini saling terhubung erat, sehingga jaringan penipuan dapat dengan mudah bergerak lintas negara,” kata Penny Chai.









