Ancaman Kuantum hingga API AI Jadi Alarm Keamanan Siber Asia Pasifik di 2026

Kawasan Asia Pasifik diperkirakan memasuki fase krusial keamanan siber pada 2026, seiring pesatnya adopsi kecerdasan buatan (AI) dan ekspansi ekonomi digital. 

F5 menilai, keamanan tak lagi cukup ditempatkan sebagai lapisan pelindung tambahan, melainkan harus terintegrasi sejak awal dalam arsitektur dan keputusan strategis digital.

Country Manager F5 Indonesia Surung Sinamo menyebut setidaknya ada empat kekuatan utama yang akan membentuk lanskap keamanan siber kawasan ini, mulai dari kesiapan menghadapi era pasca-kuantum, kerentanan API di tengah lonjakan AI agentik, pembangunan infrastruktur sovereign AI, hingga tuntutan baru terhadap ketahanan digital perusahaan.

“Keamanan harus diintegrasikan langsung ke dalam sistem, arsitektur, dan keputusan yang akan menentukan pertumbuhan digital babak selanjutnya di kawasan ini,” kata Surung dalam keterangan tertulisnya.

Ancaman komputasi kuantum yang selama ini dianggap sebagai risiko jangka panjang kini dinilai semakin dekat. Sejumlah negara di Asia Pasifik mulai melakukan uji coba keamanan pasca-kuantum, termasuk Singapura dan Jepang. 

Indonesia sendiri telah memulai langkah awal melalui pembentukan ekosistem keamanan kuantum serta penyusunan peta jalan keamanan kuantum 2025–2030.

Menurut Surung, risiko terdekat bukanlah serangan instan yang membobol enkripsi dalam semalam, melainkan praktik harvest now, decrypt later. 

“Pelaku bisa mengumpulkan data terenkripsi hari ini dan menunggu hingga kemampuan kuantum matang untuk membukanya,” katanya.

Ia menilai pendekatan kriptografi hybrid menjadi langkah paling realistis saat ini, dengan mengombinasikan algoritma klasik dan pasca-kuantum agar data tetap terlindungi tanpa mengganggu sistem yang sudah berjalan.

Lonjakan adopsi AI agentik turut membuka celah baru. Di Indonesia, sekitar 40 persen organisasi telah menggunakan AI agentik untuk mengotomatiskan alur kerja. 

Dalam praktiknya, API kini menjadi jalur utama bagi agen AI untuk mengakses data, mengeksekusi transaksi, hingga berinteraksi dengan sistem inti perusahaan.

“API telah berevolusi dari sekadar penghubung menjadi lapisan eksekusi perusahaan,” tulis Surung. 

Ia mengingatkan, lemahnya pengamanan API, mulai dari shadow API hingga kurangnya visibilitas di lingkungan multicloud, dapat membuat seluruh proses bisnis menjadi rentan.

Tanpa fondasi keamanan API yang kuat, potensi AI agentik justru bisa melaju lebih cepat dibandingkan kemampuan organisasi untuk mengelolanya secara aman.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur sovereign AI di berbagai negara Asia Pasifik mengubah asumsi lama soal aliran data dan kepatuhan lintas negara. Jepang, Singapura, Indonesia, Malaysia, Australia, hingga India mulai memperkuat komputasi dan pengelolaan data AI secara domestik.

Surung menilai, pergeseran ini bukan sekadar isu geopolitik. 

“Infrastruktur sovereign AI adalah transformasi keamanan,” tuturnya. 

Organisasi dipaksa memikirkan ulang lokasi data sensitif, pengelolaan model AI, hingga cara membangun kepercayaan di berbagai yurisdiksi dengan aturan berbeda.

Seiring kompleksitas sistem digital meningkat, perusahaan dituntut tidak hanya aman, tetapi juga tangguh. 

Fokusnya bergeser dari sekadar perlindungan ke kemampuan menjaga layanan tetap berjalan, adaptif, dan konsisten di tengah volatilitas.

Menurut Surung, pendekatan keamanan yang terfragmentasi tak lagi memadai. 

“Ketahanan digital membutuhkan visibilitas dan kontrol terpadu di seluruh pengiriman aplikasi, manajemen trafik, dan operasi keamanan,” ujarnya.

Ke depan, ia menegaskan kepercayaan akan menjadi mata uang utama transformasi digital. Organisasi yang lebih awal membangun kesiapan keamanan kuantum, AI yang aman, serta fondasi ketahanan digital diyakini akan berada pada posisi lebih kuat dalam menghadapi dekade berikutnya.