Uni Eropa salahkan X sebagai sumber berita hoaks

Pejabat Uni Eropa telah menyebut X (dulu twitter) sebagai penyedia berita palsu dan disinformasi. Wakil Presiden Komisi Eropa Vera Jourova mendesak pemilik platform tersebut, Elon Musk, untuk mematuhi peraturan UE dalam memerangi disinformasi, dan menekankan bahwa X wajib mematuhinya meskipun telah keluar dari kode etik sukarela.

Dilansir dari Gizmochina (28/9), hal itu terjadi ketika kekhawatiran mengenai campur tangan pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pemilu, termasuk Rusia, semakin besar menjelang pemilu penting di Slovakia, Polandia, dan Uni Eropa yang lebih luas.

Jourova langsung mengatakan dengan tegas ketika merujuk pada kampanye disinformasi Rusia, dan menjulukinya sebagai “senjata manipulasi massal” yang tidak hanya menargetkan masyarakat Rusia tetapi juga Eropa dan masyarakat global. Dia menekankan kebutuhan mendesak bagi perusahaan teknologi besar, termasuk Google, TikTok, Microsoft, dan Meta, untuk meningkatkan upaya mereka dalam memerangi disinformasi, khususnya yang berasal dari Rusia.

Sebuah studi baru-baru ini yang dilakukan oleh Komisi Eropa meneliti prevalensi disinformasi di enam platform online di Polandia, Slovakia, dan Spanyol. Yang mengkhawatirkan, X muncul sebagai platform dengan tingkat disinformasi tertinggi, sehingga menarik perhatian atas perannya dalam menyebarkan narasi palsu. Selain itu, pelaku disinformasi di X diketahui memiliki lebih banyak pengikut dan lebih baru bergabung dengan platform ini dibandingkan pengguna non-disinformasi.

Kekhawatiran terhadap disinformasi telah diperburuk dengan pemilu parlemen mendatang di Slovakia dan Polandia, dan pemilu Parlemen Eropa dijadwalkan pada tahun berikutnya. Platform media sosial, termasuk X, digugat karena dianggap kurang berupaya dalam memerangi penyebaran berita palsu.

Sebagai tanggapannya, Komisi Eropa menyerukan upaya yang lebih substansial dan hasil yang lebih baik dari platform online dalam mengatasi disinformasi. Propaganda dan disinformasi Rusia terus membayangi lanskap digital, sehingga menimbulkan ancaman besar terhadap integritas proses pemilu dan stabilitas geopolitik.

Vera Jourova menggarisbawahi pentingnya melawan disinformasi di dunia digital, khususnya dalam menghadapi konflik geopolitik yang sedang berlangsung. Dengan fondasi demokrasi di Eropa yang dipertaruhkan, sorotan tetap tertuju pada raksasa teknologi untuk mengambil tindakan tegas terhadap penyebaran berita palsu dan disinformasi di platform mereka. Saat hitungan mundur menuju pemilu penting dimulai, dunia mengamati dengan cermat apakah seruan untuk mengambil tindakan ini akan membuahkan hasil yang berarti.