FCC siap blokir teknologi Tiongkok dari kabel bawah laut AS, voting 7 Agustus

Federal Communications Commission (FCC) bersiap memvoting aturan baru yang melarang penggunaan teknologi Tiongkok di kabel bawah laut pada 7 Agustus mendatang, sebagaimana dilansir dari Engadget. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua FCC Brendan Carr sebagai langkah melindungi infrastruktur telekomunikasi Amerika Serikat dari ancaman keamanan nasional.

Aturan yang diusulkan akan berlaku untuk semua perusahaan yang masuk dalam daftar FCC sebagai entitas yang menimbulkan "risiko tidak dapat diterima bagi keamanan nasional Amerika Serikat." Regulasi ini tidak hanya melarang penggunaan "peralatan tertutup" (covered equipment), tetapi juga membatasi kemampuan perusahaan Tiongkok untuk mendapatkan lisensi membangun atau mengoperasikan kabel yang terhubung ke Amerika Serikat.

Kabel bawah laut atau submarine cables merupakan infrastruktur internet kritis yang menghubungkan benua dan negara di seluruh dunia. Dalam pandangan FCC, kabel-kabel ini menjadi titik potensial spionase asing yang dapat mengancam keamanan data dan komunikasi Amerika Serikat. Dengan melarang atau membatasi pengaruh perusahaan Tiongkok, FCC bertujuan menguntungkan penyedia kabel Amerika sambil merugikan negara yang dianggap sebagai ancaman.

Langkah ini sejalan dengan kebijakan masa pemerintahan Trump pertama yang melarang operator seluler menggunakan peralatan Tiongkok di AS. Saat itu, Trump menandatangani undang-undang yang mewajibkan operator untuk "mencabut dan mengganti" infrastruktur seluler lama dari Huawei dan ZTE, dengan FCC menyediakan dana untuk mendukung transisi tersebut.

Namun, aturan baru ini diusulkan oleh komisi yang sangat berbeda. Saat ini, FCC hanya memiliki tiga komisioner, turun dari biasanya lima orang. Di bawah kepemimpinan Carr, komisi telah mengambil pendekatan yang lebih agresif dalam mengatur industri telekomunikasi, bahkan mendekati pelanggaran Amendemen Pertama.

Carr telah mengancam untuk menyelidiki perusahaan-perusahaan karena kebijakan diversity, equity and inclusion mereka, serta berkomitmen untuk tidak menyetujui merger perusahaan yang bersikeras mempertahankan kebijakan tersebut.

Selain konsisten dengan tindakan FCC sebelumnya, aturan ini dapat dibenarkan sebagai cara mengamankan infrastruktur Amerika menyusul serangan siber "Salt Typhoon" yang meluas dan memengaruhi operator AS serta perusahaan lain tahun lalu. Voting untuk aturan baru ini dijadwalkan pada 7 Agustus, menandai langkah baru dalam upaya Amerika Serikat mengurangi ketergantungan pada teknologi Tiongkok di sektor telekomunikasi.