Kasus Penipuan Digital di Indonesia Melonjak, Waspadai Bahaya Dokumen Palsu

Kasus penipuan digital di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Data Indonesia Anti Scam Center (IASC) mencatat hingga Januari 2026 terdapat 432.637 laporan penipuan digital, meningkat dibandingkan 418.462 laporan pada Desember 2025. Dengan angka tersebut, rata-rata terdapat sekitar 1.000 laporan penipuan setiap hari.

Jumlah ini bahkan disebut tiga hingga empat kali lebih tinggi dibandingkan negara lain, yang umumnya hanya mencatat sekitar 150 hingga 400 laporan per hari. Kondisi tersebut menunjukkan ancaman kejahatan digital di Indonesia semakin kompleks dan menuntut masyarakat untuk lebih waspada dalam beraktivitas di ruang digital.

CEO & Co-Founder Privy Marshall Pribadi mengatakan salah satu modus yang semakin sering digunakan pelaku adalah penipuan melalui dokumen digital. Dokumen tersebut dapat berupa invoice palsu, purchase order fiktif, kontrak kerja palsu, hingga dokumen administrasi yang dikirim melalui email maupun pesan instan.

Menurutnya, pelaku biasanya memanfaatkan situasi yang membuat korban merasa terburu-buru sehingga tidak sempat melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diterima.

“Tidak jarang pula, oknum mewajibkan calon korban untuk membagikan data-data pribadi dan melakukan pembayaran yang tentunya dapat merugikan masyarakat secara finansial. Karena itu, jika terdapat kejanggalan pada pengirim atau isi dokumen, sebaiknya lakukan konfirmasi ulang kepada pihak terkait melalui kanal resmi,” ungkapnya.

Marshall menjelaskan, masyarakat sebenarnya dapat melakukan sejumlah langkah sederhana untuk mengurangi risiko penipuan dokumen digital. Salah satunya dengan mencermati sumber dokumen yang diterima, termasuk alamat email pengirim dan domain perusahaan yang digunakan. 

Perbedaan kecil pada penulisan alamat email, seperti tambahan tanda baca atau perubahan huruf, kerap dimanfaatkan pelaku sebagai celah untuk menipu korban.

Selain itu, masyarakat juga perlu memperhatikan keabsahan tanda tangan elektronik yang terdapat dalam dokumen digital. Tanda tangan elektronik yang sah hanya dapat diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang telah terdaftar resmi di Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Identitas penerbit sertifikat digital serta masa berlaku sertifikat juga perlu diperiksa untuk memastikan dokumen tersebut benar-benar valid.

“Langkah ini penting karena tanda tangan elektronik tersertifikasi menggunakan sertifikat digital yang terdaftar dan diawasi regulator. Berbeda dengan tanda tangan hasil scan atau tempelan gambar, tanda tangan tersertifikasi memiliki sistem enkripsi yang dapat diverifikasi secara teknis,” lanjut Marshall.

Untuk memastikan keaslian dokumen secara lebih menyeluruh, masyarakat juga dapat melakukan verifikasi digital dengan mengunggah dokumen PDF ke situs verifikasi Privy. Melalui proses tersebut, sistem akan memeriksa validitas tanda tangan elektronik serta memastikan bahwa dokumen tidak mengalami perubahan setelah ditandatangani.

“Layanan verifikasi di Privy ini dapat diakses publik secara gratis dan masyarakat dapat melakukan verifikasi dokumen digital dengan tanda tangan elektronik yang dikeluarkan oleh PSrE terdaftar di Indonesia. Artinya, masyarakat tidak hanya dapat memverifikasi dokumen dengan tanda tangan elektronik yang dikeluarkan oleh Privy saja. Privy juga memastikan bahwa dokumen yang diunggah untuk proses verifikasi tidak disimpan dalam sistem, sehingga keamanan dan kerahasiaan dokumen tetap terjaga," tegas Marshall.

Melalui proses verifikasi tersebut, masyarakat akan mengetahui apakah dokumen memiliki tanda tangan digital yang tepercaya, tidak memiliki tanda tangan elektronik tersertifikasi, atau terdapat indikasi bahwa dokumen tidak sepenuhnya tepercaya. 

Indikasi tersebut dapat muncul jika sistem menemukan ketidaksesuaian pada status tanda tangan digital, penggunaan sertifikat elektronik yang tidak terdaftar, dokumen yang telah mengalami perubahan setelah ditandatangani, atau tidak adanya penanda waktu yang valid.

Marshall menekankan meningkatnya kasus penipuan digital menunjukkan pentingnya membangun kebiasaan verifikasi sebelum mempercayai dokumen digital.

“Banyak masyarakat masih menilai keaslian dokumen digital hanya dari tampilannya. Padahal, dokumen digital dapat dimodifikasi tanpa terlihat secara kasat mata. Karena itu, verifikasi menjadi langkah penting sebelum mengambil keputusan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebiasaan untuk memeriksa dokumen sebelum mempercayainya merupakan bagian penting dari membangun keamanan di ruang digital.

“Kepercayaan di era digital perlu dibangun di atas verifikasi. Melalui edukasi berkelanjutan dan penyediaan layanan verifikasi dokumen digital, kami berharap masyarakat semakin kritis dan terbiasa memastikan keaslian dokumen sebelum mempercayainya,” tutup Marshall.