Pemerintah Inggris berencana gunakan AI demi mengurangi jumlah pekerja PNS
Wakil Perdana Menteri Inggris, Oliver Dowden, akan meluncurkan alat baru bernama "red box", yang konon mampu menyaring dan merangkum informasi dari sumber-sumber terpercaya, termasuk catatan-catatan parlemen.
Pemerintah Inggris tengah merencanakan langkah besar dengan mempertimbangkan penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk menggantikan peran-peran tradisional yang biasanya dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS). Langkah ini disampaikan oleh Financial Times, yang melaporkan bahwa Wakil Perdana Menteri Inggris, Oliver Dowden, akan meluncurkan alat baru bernama "red box".
Alat baru ini kononnya mampu menyaring dan merangkum informasi dari sumber-sumber terpercaya, termasuk catatan-catatan parlemen. Dilansir dari engadget (4/3), Dowden juga mengembangkan sebuah alat terpisah yang sekarang sudah masuk ke tahap uji coba, dengan fungsi serupa untuk menanggapi konsultasi publik.
Meskipun belum ada kejelasan mengenai seberapa cepat alat AI dapat menyelesaikan pekerjaan ini, Dowden mengklaim bahwa alat tersebut berpotensi menggantikan tugas yang biasanya memerlukan waktu tiga bulan dari 25 pegawai negeri sipil. Namun demikian, draf-draf yang dihasilkan oleh alat ini akan tetap diperiksa oleh manusia dan mencantumkan sumber informasi yang relevan.
Dikutip dari laman The Telegraph, Dowden mempertegas argumennya bahwa penerapan teknologi AI menjadi langkah krusial dalam mengurangi jumlah pegawai negeri sipil.
"Ini adalah satu-satunya cara, menurut saya, jika kita ingin mencapai jalur yang berkelanjutan untuk mengurangi jumlah pegawai. Ingat seberapa besar ukuran PNS telah berkembang akibat pandemi dan persiapan keluar dari Uni Eropa. Kita perlu benar-benar merangkul teknologi ini untuk mengurangi jumlah itu," ujarnya.
Pernyataan Dowden sejalan dengan harapan atasannya, Perdana Menteri Rishi Sunak, yang mendorong penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pemerintah. Meskipun demikian, Dowden juga menegaskan bahwa ada batasan dalam penggunaan AI untuk semua aspek.
Dalam sebuah sesi briefing sebelum pidatonya, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan AI untuk "area yang baru, kontroversial, atau sangat sensitif secara politik". Selain itu, divisi AI di Kantor Kabinet diperkirakan akan mengalami peningkatan signifikan, dengan jumlah pegawai yang diprediksi meningkat dari 30 menjadi 70, serta mendapatkan alokasi anggaran baru sebesar £110 juta (sekitar Rp2,186 triliun), naik dari £5 juta (sekitar Rp99,04 miliar) sebelumnya.
Langkah ini menandai komitmen pemerintah Inggris dalam mengadopsi teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik.
