LG CNS Raih Penghargaan DJP atas Implementasi Coretax

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada LG CNS atas kontribusinya dalam implementasi serta dukungan teknis dan operasional Coretax, sistem administrasi perpajakan terintegrasi Indonesia.

Penghargaan diserahkan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto kepada LG CNS di kantor DJP, Jakarta, Jumat (11/9/2026). 

Acara tersebut turut dihadiri Senior Vice President sekaligus Head of Digital Business Unit LG CNS Kim Hong-geun dan Staf Khusus Menteri Keuangan Iwan Djuniardi.

LG CNS sebelumnya membentuk konsorsium bersama perusahaan teknologi informasi asal Austria, Qualysoft GmbH, untuk membangun Coretax. Pembangunan sistem tersebut rampung pada Desember 2024.

Setelah tahap pembangunan, LG CNS melanjutkan dukungan implementasi, operasional, dan stabilisasi Coretax bersama DJP hingga Maret 2026. Pengelolaan operasional sistem kemudian diambil alih DJP mulai April 2026.

Meski operasional telah berada di tangan DJP, LG CNS masih memberikan dukungan teknis melalui kontrak pemeliharaan yang antara lain mencakup infrastruktur inti sistem, termasuk basis data.

Senior Vice President LG CNS Kim Hong-geun mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap proses implementasi sekaligus kerja sama perusahaan dengan DJP.

“Penghargaan ini tidak hanya menjadi pengakuan atas keberhasilan implementasi Coretax, tetapi juga atas kolaborasi erat kami dengan DJP dalam memastikan operasional sistem berjalan secara stabil,” kata Kim.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto juga mengapresiasi kontribusi perusahaan dalam pembangunan Coretax.

“Kami sangat mengapresiasi kemampuan teknis dan dedikasi LG CNS dalam membangun Coretax. Kami berharap kemitraan antara Direktorat Jenderal Pajak dan LG CNS dapat terus berlanjut dengan senantiasa mengedepankan prinsip profesionalisme dan saling menghormati,” ujar Bimo.

Coretax dikembangkan sebagai sistem administrasi perpajakan yang mengintegrasikan sejumlah proses yang sebelumnya tersebar di berbagai sistem.

Cakupannya mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan dan pembayaran pajak, restitusi, pemeriksaan, hingga penagihan. 

Sistem tersebut menjadi bagian dari transformasi administrasi perpajakan untuk menyederhanakan layanan sekaligus memperkuat pengelolaan berbasis data.

Setelah implementasi, pengembangan dan pemeliharaan Coretax masih terus dilakukan. DJP sepanjang 2026 beberapa kali menjadwalkan pemeliharaan dan peningkatan kapasitas sistem untuk menjaga performa serta layanan kepada wajib pajak.

Pada Semester I 2026, penerimaan pajak Indonesia tercatat Rp1.035,7 triliun atau tumbuh 24,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

Kinerja tersebut turut menopang pendapatan negara yang mencapai Rp1.459,4 triliun hingga akhir Juni 2026.

Pertumbuhan penerimaan tersebut tidak dapat dikaitkan dengan Coretax sebagai faktor tunggal. Pemerintah menyebut perbaikan administrasi perpajakan dan Coretax berjalan bersama sejumlah faktor lain, termasuk perkembangan aktivitas ekonomi, reformasi organisasi, dan perbaikan prosedur perpajakan.

Coretax bukan proyek pertama LG CNS di sektor pemerintahan Indonesia. Perusahaan asal Korea Selatan tersebut menyebut telah terlibat dalam berbagai proyek e-government di Indonesia selama lebih dari dua dekade.

Sejumlah proyek sebelumnya melibatkan lembaga pemerintah seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Keuangan.

LG CNS juga memperluas bisnis infrastruktur digitalnya di Indonesia. LG CNS menyebut terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur pusat data berbasis AI di Jakarta dengan nilai sekitar KRW100 miliar atau sekitar Rp1,3 triliun.