Meta rekrut eks penasihat Trump ke dewan direksi

Oleh: Erlan - Senin, 14 April 2025 10:08

Meta dikabarkan menambahkan mantan penasihat keamanan nasional era Donald Trump, Keith Kellogg.

Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram, dikabarkan menambahkan mantan penasihat keamanan nasional era Donald Trump, Keith Kellogg, ke dalam jajaran dewan direksinya, sebagaimana dilansir dari Engadget. Langkah ini menuai beragam reaksi, mulai dari dukungan hingga kritik terkait implikasi politik dan strategis bagi perusahaan.

Keith Kellogg merupakan pensiunan letnan jenderal Angkatan Darat AS dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang militer dan intelijen. Ia pernah menjabat sebagai penasihat keamanan nasional di bawah pemerintahan Trump (2017-2021) dan dikenal sebagai sosok yang vokal dalam kebijakan pertahanan AS. Keahliannya dalam keamanan siber dan strategi pertahanan dinilai Meta sebagai aset berharga untuk menghadapi tantangan regulasi global, terutama terkait privasi data dan keamanan platform.

Pengangkatan Kellogg menuai pro-kontra. Sebagian pihak menilai langkah ini sebagai upaya Meta memperkuat hubungan dengan pemerintahan AS, terutama menjelang Pemilu 2024. Namun, kritikus menyoroti potensi konflik kepentingan mengingat rekam jejak Kellogg yang erat dengan partisan politik. Beberapa pengguna media sosial juga mengkhawatirkan dampaknya terhadap kebijakan moderasi konten Meta, terutama terkait isu misinformasi dan kebebasan berekspresi.

Meta sendiri belum memberikan pernyataan rinci, tetapi dalam dokumen internal disebutkan bahwa keahlian Kellogg di bidang keamanan nasional akan membantu perusahaan "menavigasi kompleksitas regulasi global dan memperkuat infrastruktur keamanan digital."

Penunjukan Kellogg terjadi di tengah meningkatnya tekanan regulasi terhadap perusahaan teknologi, khususnya di AS dan Uni Eropa. Meta sedang menghadapi investigasi antitrust, tuntutan privasi data, dan kritik atas penyebaran konten berbahaya. Kehadiran Kellogg di dewan direksi mungkin menjadi strategi untuk membangun koneksi politik guna memengaruhi kebijakan pemerintah yang berdampak pada operasional perusahaan.