Meta didesak klarifikasi usai sensor konten pro Palestina di Instagram

Oleh: Bennartho Denys Rapoho - Senin, 18 Des 2023 12:06 WIB

Meta didesak segera melakukan penjelasan setelah ada laporan pengguna akun di platformnya terkena penangguhan lantaran mengunggah konten pro Palestina.

Founder Meta, Mark Zuckerberg kini tengah didesak untuk memberikan klarifikasi usai konten pro Palestina mendapat sensor pada seluruh platform media sosial buatannya termasuk Instagram. Senator Amerika Serikat, Elizabeth Warren mengawali tuntutan ini kepada Mark lantaran banyaknya laporan akun pengguna terkena penangguhan setelah mengunggah konten pro Palestina.

Dilansir dari The Guardian (18/12), Warren bersama dengan 90 organisasi hak asasi manusia dan media telah menandatangani tuntutan kepada Mark Zuckerberg terkait penyensoran konten tersebut pada Kamis (14/12) lalu. Warren menilai konten pro Palestina seharusnya tidak disensor sebab ini merupakan suatu bukti nyata kejahatan yang harus diketahui oleh masyarakat dunia. 

“Di tengah serangan teroris Hamas yang mengerikan di Israel, bencana kemanusiaan yang mencakup kematian ribuan warga sipil di Gaza, dan pembunuhan puluhan jurnalis, sangatlah penting bagi platform media sosial untuk tidak menyensor konten yang jujur ​​dan sah, khususnya ketika orang-orang di seluruh dunia beralih ke komunitas online untuk berbagi dan menemukan informasi mengenai perkembangan di kawasan ini,” tegas Warren.

“Laporan tentang penindasan Meta terhadap suara-suara Palestina menimbulkan pertanyaan serius tentang praktik moderasi konten dan perlindungan anti-diskriminasi Meta,” tulisnya. “Pengguna media sosial berhak mengetahui kapan dan mengapa akun dan postingan mereka dibatasi, terutama pada platform terbesar di mana pertukaran informasi penting terjadi.”

Dalam laporan yang sama, setidaknya ada ratusan akun pengguna yang terkena penangguhan imbas mengunggah konten dukungan untuk Palestina. Sejak Oktober lalu, Israel memang sudah melancarkan agresi ke Gaza sehingga menimbulkan banyak korban jiwa dari pihak Palestina bahkan termasuk di dalamnya masyarakat sipil.