Aktivitas Anak Krakatau Jadi Pengingat Pentingnya Teknologi Komunikasi Darurat
Anak Krakatau masih Siaga. Sistem peringatan dan komunikasi darurat menjadi kunci perusahaan mempercepat keputusan dan evakuasi pekerja.
Ilustrasi teknologi komunikasi darurat. dok. Magnific
Aktivitas Gunung Anak Krakatau yang masih berada pada Level III atau Siaga menjadi pengingat pentingnya sistem komunikasi darurat bagi perusahaan.
Ketika bencana terjadi, kecepatan menerima informasi, menentukan keputusan, hingga menyampaikan instruksi evakuasi menjadi bagian penting untuk melindungi pekerja dan menjaga operasional.
Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Badan Geologi hingga 7 September 2026, episode erupsi menerus Gunung Anak Krakatau selama sekitar 25 jam telah berakhir.
Namun, aktivitas vulkanik masih terus dipantau karena tingkat kegempaan masih tinggi dan kemungkinan terjadinya letusan dalam beberapa periode ke depan masih dinilai tinggi.
- Umrah Mandiri Makin Dilirik, Pencarian Layanan di Safaraya Naik 7 Kali Lipat
- Rumput Laut Sulawesi Selatan Dibidik Jadi Bahan Pengganti Plastik, Uluu Masuk Indonesia
- Teknologi Upscaling Ubah Video 1080p Jadi 4K, Bagaimana Kualitasnya?
- Komdigi Resmikan Garuda Spark BSD, Dorong Inovasi 5G dan AI Jadi Solusi Nyata
Potensi bahaya yang perlu diwaspadai meliputi awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, hingga hujan abu lebat.
Masyarakat, pengunjung, wisatawan, dan pendaki juga direkomendasikan tidak memasuki atau beraktivitas dalam radius 3 kilometer dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa respons terhadap keadaan darurat tidak cukup hanya mengandalkan prosedur evakuasi.
Perusahaan juga membutuhkan sistem peringatan dini dan jalur komunikasi yang mampu memastikan informasi mengenai ancaman diterima dan diteruskan kepada pekerja secara cepat.
Security Response Department Head PT Nawakara Perkasa Nusantara Panji Baskoro mengatakan beberapa menit pertama menjadi periode penting ketika menghadapi kondisi darurat.
“Dalam kondisi darurat, beberapa menit pertama sangat menentukan. Karena itu, perusahaan harus mengetahui risiko yang dihadapi, siapa yang mengambil keputusan, bagaimana informasi disampaikan, ke mana pekerja harus bergerak, serta bagaimana proses evakuasi dilakukan secara aman,” ujar Panji.
Menurut dia, Emergency Response Team (ERT) harus mampu memastikan seluruh tahapan tersebut berjalan terstruktur sehingga respons yang dilakukan tidak justru menimbulkan kepanikan.
Sebelum kondisi darurat terjadi, perusahaan perlu melakukan risk assessment terhadap lokasi kerja dan potensi ancaman di sekitarnya. Hasil pemetaan risiko kemudian menjadi dasar untuk menyiapkan Emergency Response Plan.
Kesiapan tersebut mencakup jalur dan peta evakuasi, titik kumpul atau assembly point, sistem peringatan dini dan komunikasi darurat, perlengkapan pertolongan pertama, masker dan alat pelindung diri, hingga daftar pekerja yang berada di lokasi.
Data personel menjadi bagian penting dalam proses evakuasi. Perusahaan perlu mengetahui jumlah pekerja yang harus dievakuasi sekaligus mengidentifikasi kelompok yang membutuhkan bantuan khusus ketika keadaan darurat terjadi.
Informasi mengenai perkembangan bencana juga harus berasal dari otoritas resmi. Dengan demikian, keputusan operasional maupun instruksi kepada pekerja tidak dibuat berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.
Dalam kasus erupsi gunung api, perusahaan juga perlu memperhitungkan dampak abu vulkanik. Selain membatasi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker untuk mengurangi paparan, dampaknya terhadap fasilitas, kendaraan, mesin, ventilasi, dan perangkat elektronik juga perlu diantisipasi karena dapat mengganggu operasional.
Ketika kondisi mengharuskan evakuasi, ERT melakukan verifikasi ancaman dan berkoordinasi dengan manajemen serta otoritas terkait.
Informasi dan instruksi evakuasi kemudian disampaikan melalui sistem komunikasi darurat yang telah ditentukan.
Personel ERT selanjutnya mengarahkan pekerja melalui jalur evakuasi menuju assembly point atau lokasi aman dengan memprioritaskan pekerja yang membutuhkan bantuan khusus.
Jika kondisi memungkinkan, penyisiran area dilakukan untuk memastikan tidak ada pekerja yang tertinggal.
Setelah tiba di titik kumpul, head count dilakukan untuk memastikan seluruh personel telah terevakuasi.
Apabila terdapat pekerja yang belum teridentifikasi, informasi harus segera diteruskan kepada tim terkait untuk proses pencarian dengan tetap mempertimbangkan tingkat risiko dan keselamatan petugas.
“Evakuasi bukan sekadar memindahkan orang dari satu lokasi ke lokasi lain. Harus ada komando, jalur yang aman, komunikasi, pendataan personel, penanganan korban, hingga koordinasi dengan pihak eksternal,” kata Panji.
Menurut dia, mekanisme tersebut perlu dilatih melalui emergency drill agar setiap orang mengetahui tindakan yang harus dilakukan ketika situasi sebenarnya terjadi.
ERT juga perlu memberikan pertolongan pertama dan melakukan triase awal apabila terdapat korban.
Koordinasi kemudian dapat diperluas ke fasilitas kesehatan, pemadam kebakaran, BPBD, aparat, maupun instansi terkait sesuai kebutuhan.
Pekerja tetap berada di lokasi aman hingga terdapat informasi resmi bahwa situasi memungkinkan untuk kembali atau diperlukan relokasi menuju lokasi yang lebih aman.
Meski sistem peringatan dan komunikasi menjadi bagian penting dalam respons bencana, kesiapan personel tetap menentukan bagaimana informasi diterjemahkan menjadi tindakan di lapangan.
Melalui layanan Emergency Response Teams, Nawakara mendukung perusahaan dalam melakukan identifikasi dan asesmen risiko, penyusunan Emergency Response Plan, kesiapan personel respons, simulasi dan emergency drill, dukungan evakuasi, hingga koordinasi penanganan insiden di lapangan.
Kesiapan tersebut dapat digunakan untuk menghadapi berbagai kondisi darurat, mulai dari bencana alam, kebakaran, hingga kecelakaan kerja yang berpotensi mengancam pekerja maupun keberlangsungan operasional.
“Emergency response yang efektif selalu dimulai jauh sebelum keadaan darurat terjadi. Semakin baik mitigasi, latihan dan koordinasi yang dibangun, semakin besar kemampuan perusahaan untuk melindungi pekerja, aset, serta menjaga keberlangsungan operasionalnya,” ujar Panji.
Perusahaan dan masyarakat juga diimbau mengikuti perkembangan serta rekomendasi resmi dari Badan Geologi/PVMBG, BNPB, BPBD, dan pemerintah daerah agar keputusan terkait keselamatan mengacu pada informasi yang telah terverifikasi.









