Twitter tegas, setop iklan politik

Twitter akan berhenti menerima iklan politik. Kebijakan ini resmi diumumkan oleh CEO Twitter - Jack Dorsey. "kami telah membuat keputusan untuk menghentikan semua iklan politik di Twitter secara global. Kami percaya jangkauan pesan politik harus diperoleh, bukan dibeli," kata Dorsey melalui akun Twitter-nya.

"Sebuah pesan politik bisa tercapai ketika orang memutuskan untuk mengikuti akun atau me-retweet. Membayar agar menghapus keputusan itu, memaksa pesan politik yang sangat dioptimalkan dan ditargetkan pada orang-orang. Kami percaya keputusan ini tidak boleh dikompromikan oleh uang."

Kepala keuangan Twitter Ned Segal sebelumnya mengungkapkan perusahaan menghasilkan kurang dari USD3 juta dari iklan politik dalam siklus 2018. Dia juga menegaskan keputusan yang dilakukan perusahaan didasarkan pada prinsip, bukan pada uang.

Keputusan Dorsey berbanding terbalik dengan eksekutif senior Facebook termasuk Mark Zuckerberg dan Sheryl Sandberg yang dengan gigih mempertahankan kebijakan Facebook untuk tidak memilah iklan politik. Zuckerberg bahkan menegaskan kembali pendiriannya terkait iklan politik dengan menyoroti bagaimana Facebook dan Twitter telah menyimpang.

"Dalam sebuah demokrasi, saya kira tidak tepat bagi perusahaan swasta untuk menyensor politisi atau berita," kata Zuckerberg.

Zuck menambahkan dirinya akan terus mengevaluasi apakah mengizinkan iklan politik menguntungkan bagi perusahaan. Namun demikian sejauh ini dia menyimpulkan perusahaannya mengizinkan iklan politik. Dan itu dinilai merupakan pilihan yang lebih baik bagi Facebook. Zuck menyebut iklan politik akan menyumbang kurang dari 0,5% dari pendapatan perusahaan di tahun depan.

Iklan isu juga diblokir

Dalam serangkaian tweet terkait keputusan perusahaan, Dorsey mengatakan "sementara periklanan internet sangat kuat dan sangat efektif untuk pengiklan komersial, kekuatan itu membawa risiko yang signifikan bagi politik, dimana ia dapat digunakan untuk mempengaruhi suara untuk mempengaruhi kehidupan jutaan orang."

"Iklan politik internet menghadirkan tantangan yang sepenuhnya baru bagi wacana kewarganegaraan: optimisasi berbasis pesan machine learning dan penargetan mikro, informasi menyesatkan yang tidak terverifikasi dan tipuan. Semua dengan peningkatan kecepatan, kecanggihan dan skala yang luar biasa."

Tak hanya iklan politik, Twitter juga akan berhenti menjalankan iklan isu yang dikategorikan Twitter sebagai iklan yang mengadvokasi atau menentang masalah legislatif yang memiliki kepentingan nasional. 

Lebih lanjut, Dorsey mengatakan perusahaan akan memberikan rincian lain tentang kebijakan baru perusahaan yang berkaitan dengan iklan pada 15 November mendatang. Twitter sendiri akan berhenti menerima iklan politik pada 22 November mendatang.