Terkait Netflix, pemerintah wajib tegaskan Undang-Undang

Beberapa waktu lalu, Netflix menjadi perbincangan yang cukup ramai di Indonesia. Hal ini terkait konten pornografi atau LGBT yang seringkali ditemui pada konten-konten di Netflix. Ditambah lagi Netflix juga menolak membayar pajak di Indonesia, dan pemerintah Indonesia belum mengambil tindakan apa pun terkait hal tersebut. 

Menanggapi hal tersebut, Bobby Rizaldi selaku Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia saat ini harus membuat dasar penegakan hukum terlebih dahulu terkait Netflix. Pasalnya Netflix merupakan perusahaan penyiaran dalam bungkus telekomunikasi, yang hingga kini belum terdapat undang-undang terkait hal tersebut di Indonesia. 

“Perlu ada suatu gerak dan respons yang cukup dinamis serta aktif dari pemerintah dengan melakukan klasifikasi Netflix terlebih dahulu, karena memiliki unsur penyiaran dalam bungkus telekomunikasi. Dasar penegakan hukumnya harus lebih dipertegas, itu yang pertama,” kata Bobby Rizaldi. 

Sementara terkait pajak, Bobby menambahkan bahwa pemerintah bersama penegak hukum, Kominfo atau KPI dan lainnya harus merespons hal tersebut. Pasalnya sekarang pemerintah tidak bisa menempatkan celah hukum dan tindakan apa yang menjadi dasar penetapan adanya pelanggaran hukum untuk Netflix. 

"Melihat fenomena ini kenapa Netflix bisa terus-terusan beroperasi tanpa bayar pajak, itu juga kita harus meresponsnya. Seperti penegak hukum kalau mengacu pada undang-undang sekarang, maka itu akan sangat sulit dan lama monetisasinya. Sekarang Netflix belum ada BUT-nya, maka itu pemerintah paling utama harus mengklasifikasikan Netflix ini apa bentuknya, celah hukum bagaimana yang menjadi dasar penetapan pengeenaan adanya pelanggaran hukum, dasar adanya pelanggaran pajak agar dasarnya itu jelas," kata Bobby.