Telegram diserang hacker karena dipakai demonstran Hong Kong
Pendiri Telegram Pavel Durov mengatakan serangan cyber besar-besaran pada layanan pesanny, Telegram, berasal dari Cina.
Pada hari Rabu (12/6), Telegram mengkonfirmasi bahwa pihaknya menderita serangan Distributed Denial of Service (DDos) "kuat" yang mengganggu layanan selama sekitar satu jam. Dalam serangan DDos, peretas membanjiri server target dengan permintaan sampah.
Serangan terjadi, ketika para pemrotes di Hong Kong menggunakan Telegram untuk mengoordinasikan demonstrasi. Demonstrasi ini sendiri terkait rencana untuk memungkinkan ekstradisi ke Cina.
Dalam sebuah posting di Twitter, Telegram mengatakan gangguan itu mempengaruhi pengguna di Amerika dan "negara-negara lain". Mr Durov kemudian menuliskan cuitan di akun Twitter pribadinya, menerangkan bahwa alamat IP yang terlibat dalam serangan itu sebagian besar berasal dari Cina.
Administrator Cyberspace Cina, yang mengawasi kebijakan cyber negara itu, belum berkomentar, seperti dikutip dari BBC (14/6).
Telegram merupakan aplikasi perpesanan yang memungkinkan orang untuk mengirim pesan terenkripsi, baik berupa dokumen, video dan gambar. Pengguna dapat membuat grup hingga beranggotakan 200 ribu orang di dalamnya. Telegram juga menyediakan saluran untuk penyiaran ke pemirsa yang tidak terbatas.
Popularitasnya telah tumbuh karena penekanannya pada metode enkripsi. Metode ini dikenal sebagai metode komunikasi rahasia. Komentar Mr Durov mengenai serangan DDoS datang setelah seorang pria yang diidentifikasi sebagai admin grup Telegram, tertangkap di Hong Kong, karena tuduhan konspirasi untuk melakukan gangguan publik.
Polisi dan pengunjuk rasa telah melancarkan pertempuran di kota Hong Kong, sejak Rabu (12/6) atas rencana untuk memungkinkan tersangka diekstradisi ke daratan Cina. Tujuh puluh dua orang terluka, termasuk dua pria kini berada dalam kondisi kritis.
Hong Kong adalah bagian dari Cina di bawah prinsip "satu negara, dua sistem", yang memastikan bahwa ia menjaga independensi peradilannya sendiri, legislatifnya sendiri dan sistem ekonomi. Orang-orang khawatir dengan RUU ekstradisi, yang akan membuat Hong Kong lebih jauh lagi tenggelam di bawah kendali Tiongkok.
