Pendiri Huawei tuduh AS ingin hentikan perusahaannya

Belum lama ini Huawei menjual merek ponsel Honor sebagai imbas dari pembatasan ketat yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Embargo ini meluas hingga memblokir perusahaan tersebut untuk mengakses pemasok AS, termasuk Google Mobile Services yang kini telah digantikan oleh ekosistemnya sendiri. Pembatasan itu juga mencegah Huawei menggunakan aplikasi inti Google seperti Gmail, YouTube, Play Store, Search, dan sebagainya.

Satu tahun setelah AS pertama kali menempatkan Huawei dalam Entity List, Departemen Perdagangan AS memulai aturan ekspor volte-face yang mencegah produsen mengekspor chip ke Huawei jika diproduksi menggunakan teknologi AS kecuali memiliki lisensi.

Dilansir dari Gizmochina (30/11), Departemen Perdagangan AS baru-baru ini mengubah aturan yang akan memungkinkan Huawei menerima chip dari perusahaan AS. Namun aturan ini hanya mengizinkan Huawei menerima chip untuk 4G, bukan 5G. Tentu saja, aturan ini secara signifikan memperlambat kemajuan perusahaan asal Tiongkok tersebut dalam memenuhi pencapaian produksi.

Beberapa hari lalu pendiri Huawei Ren Zhengfei mengirimkan pesan yang isinya mendesak karyawan Honor mereka untuk lebih rajin melampaui ekspektasi di perusahaan baru. Huawei saat ini unggul sebagai produsen ponsel terbesar kedua di dunia. Ren juga menekankan bahwa menjual Honor merupakan keputusan yang sulit.

Seorang pengamat dari Counterpoint Research, Flora Tang mengatakan bahwa kemungkinan Honor akan bertahan jika dapat melanjutkan produksi. Seperti perkiraan, kompetitor Huawei di Tiongkok memanfaatkan sanksi AS dengan meningkatkan produksi secara besar-besaran, sementara Huawei tidak dapat membuat ponsel baru. Dari 51,7 juta ponsel yang dibuat Huawei pada Q3 2020, sekitar 26% adalah ponsel Honor.

“Gelombang demi gelombang sanksi AS yang berat terhadap Huawei telah membuat kami akhirnya mengerti, politisi Amerika Serikat tertentu ingin membunuh kami, bukan hanya mengoreksi kami,” kata Ren Zhengfei dalam pidatonya.

Namun, ketika Presiden terpilih Joe Biden dilantik sebagai presiden AS ke-46, kebijakan AS terhadap kepentingan Tiongkok dapat dilonggarkan. Akan menarik untuk dilihat apakah pemerintah baru AS terus melarang perangkat dan peralatan jaringan Huawei berdasarkan kekhawatiran yang belum pasti yang menyebutkan bahwa Huawei menggunakan backdoor pada produknya untuk mengumpulkan data dari konsumen dan perusahaan AS kemudian membagikannya dengan pegawai pemerintah di Beijing.