Pemblokiran Huawei di AS berpotensi tertunda
Gedung Putih mengatakan pemerintah membutuhkan dua tahun tambahan untuk menyusun aturan pada bagian lain dari undang-undang pertahanan.
Kantor Manajemen dan Anggaran Amerika Serikat (AS) (White House Office of Management and Budget/OMB) meminta Kongres untuk memberikan lebih banyak tenggang waktu atas larangan Huawei, yang telah tercantum dalam undang-undang yang disahkan tahun lalu. Permintaan ini dikaitkan dengan kontrak perusahaan yang telah melakukan bisnis dengan Huawei.
Sebagaimana diketahui, Huawei dituduh menjadi mata-mata dan telah mencuri kekayaan intelektual AS. Namun perusahaan berulang kali membantahnya. Huawei kemudian mengajukan gugatan pada pemerintah AS. Berdasarkan Undang-undang pertahanan AS (NDAA) disebutkan bahwa terlarang menggunakan uang federal untuk membeli produk-produk dari Huawei dengan dalih keamanan nasional.
Aturan itu sekaligus melarang pembelian peralatan Huawei secara langsung oleh pemerintah federal, yang akan mulai berlaku tahun ini. Namun Gedung Putih mengatakan pemerintah membutuhkan dua tahun tambahan untuk menyusun aturan pada bagian lain dari undang-undang pertahanan tersebut. Aturan itu nantinya akan mengharuskan pemasok dan kontraktor pihak ketiga untuk membatasi pembelian dan penggunaan peralatan Huawei.
"Hal ini untuk memastikan bahwa perusahaan yang berbisnis dengan pemerintah AS atau menerima hibah dan pinjaman federal, memiliki waktu untuk membebaskan diri dari praktik bisnis dengan Huawei dan perusahaan teknologi China lainnya yang terdaftar di NDAA," kata Jacob Wood, juru bicara Gedung Putih OMB dalam sebuah pernyataan.
Direktur OMB, Russ Vought, meminta penundaan kepada para pemimpin kongres dan Wakil Presiden Mike Pence awal pekan ini. Vought mengatakan penundaan itu akan memastikan implementasi larangan yang efektif tanpa mengorbankan tujuan keamanan yang diinginkan.
Dilansir Reuters (10/6), Vought meminta agar pembatasan pembelian peralatan Huawei yang diberlakukan pada kontraktor pemerintah dimulai dalam empat tahun, bukan dua tahun. Penundaan itu akan memungkinkan waktu tambahan guna mempertimbangkan dampak potensial terkait dan kemungkinan solusi yang bisa ditempuh.
Kendati penundaan diajukan, hal ini tak akan mengubah status Huawei yang telah masuk dalam daftar hitam pemerintah AS. Huawei tetap akan menjadi perusahaan yang terlarang berbisnis dengan perusahaan AS tanpa persetujuan pemerintah setempat.
