Meta tolak tandatangan kode etik AI uni Eropa

Meta secara terbuka menolak untuk menandatangani Kode Etik AI baru yang diterbitkan oleh Uni Eropa pada Juli 2025, meski dokumen tersebut bersifat sukarela. Kode ini merupakan pedoman penting yang mendukung implementasi AI Act di wilayah Uni Eropa dan dirancang untuk memberi kerangka kerja bagi perusahaan teknologi seperti Meta agar mematuhi prinsip penggunaan AI yang bertanggung jawab dan transparan.

Joel Kaplan, Chief Global Affairs Officer Meta, menyebut bahwa kode etik ini justru menciptakan ketidakpastian hukum dan menetapkan aturan yang menurut Meta terlalu berlebihan, bahkan melampaui cakupan asli AI Act itu sendiri. Dalam pernyataannya, Kaplan menulis bahwa Eropa sedang bergerak ke arah kebijakan AI yang salah dan menegaskan bahwa Meta telah memutuskan untuk tidak menandatanganinya.

Kode Etik AI Uni Eropa ini mengatur beberapa hal penting, seperti larangan penggunaan materi bajakan dalam data pelatihan AI, kewajiban menghormati permintaan kreator untuk mengecualikan karya mereka dari training data, serta keharusan menyediakan dokumentasi teknis yang diperbarui secara komprehensif terkait fitur dan kinerja model AI. Meskipun bersifat sukarela, perusahaan yang memilih menandatangani kode tersebut akan mendapat perlindungan hukum tambahan, sementara yang menolak — seperti Meta— harus membuktikan kepatuhan mereka dengan cara lain dan berpotensi diawasi lebih ketat oleh regulator.

Dilansir dari laman Engadget (21/7), penolakan ini bukan yang pertama dilakukan Meta terhadap kebijakan AI di Eropa. Sebelumnya, Meta maupun eksekutifnya secara terbuka mengkritik AI Act sebagai peraturan yang terlalu luas, tidak jelas, dan berisiko memperlambat peluncuran inovasi baru di pasar Eropa. Bahkan, dalam beberapa kasus, Meta juga menyebut aturan ini dapat membahayakan pengalaman pengguna serta mempersulit pengembangan produk frontier di kawasan Uni Eropa.

Selain tekanan lokal di Eropa, dinamika politik global juga ikut berperan. Pemerintah Amerika Serikat, di bawah Presiden Trump, sempat menekan Uni Eropa untuk membatalkan AI Act dengan alasan bahwa regulasi tersebut merupakan bentuk "pajak teknologi" yang dapat menghambat inovasi. Kondisi ini menambah kompleksitas persaingan kebijakan teknologi antara Amerika Serikat dan Uni Eropa, terutama dalam isu sensitive seperti regulasi kecerdasan buatan.

Meski kode etik bersifat sukarela, risiko konkret tetap mengintai perusahaan yang tidak menandatanganinya. Regulator Uni Eropa telah menetapkan denda yang signifikan bagi pelanggaran AI Act, yaitu hingga 7% dari total penjualan global tahunan, atau 3% khusus untuk pengembang model AI canggih. Angka ini lebih besar dari denda pelanggaran data GDPR yang selama ini banyak menjadi patokan.

Meta harus menghadapi kenyataan bahwa keputusan untuk tidak menandatangani kode etik akan membuat mereka menghadapi pengawasan lebih intens, sekaligus menuntut mereka menunjukkan bukti kepatuhan lewat cara lain yang tidak otomatis melindungi dari risiko hukum.

Dalam konteks industri AI global, keputusan Meta ini juga memperkuat perbedaan pendekatan antara perusahaan teknologi di Amerika dan regulator Eropa, sementara beberapa rival seperti Microsoft dan OpenAI justru mendukung kode Etik AI Uni Eropa. Situasi ini menunjukkan bahwa tarik-menarik antara inovasi dan regulasi akan terus menjadi tema utama dalam perjalanan teknologi kecerdasan buatan di panggung global.