Kemenkominfo bantah isu penjualan data pelanggan kartu SIM

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) belakangan menjadi sorotan karena isu-isu negatif yang muncul terkait keamanan data pelanggan yang telah melakukan registrasi kartu SIM prabayar. Isu itu menyebut terjadi kebocoran data hingga dijualnya data pelanggan ke pihak asing.

Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo, Ahmad M Ramli menyatakan isu tersebut sama sekali tidak benar. Ia bahkan tempak gerah dengan isu yang berkembang sehingga menegaskan pernyataannya.

"(Registrasi) Dibarengi isu yang kurang sedap mulai dari kebocoran data hingga penjualan ke negara asing yang sama sekali tidak benar, dan isu itu tidak menyurutkan niat baik masyarakat untuk registrasi. Hal ini Ditunjukkan dengan data yang naik," katanya dalam Forum Merdeka Barat 9, Rabu (14/3).

Dijelaskan Ahmad, yang terjadi dilapangan bukanlah kebocoran data melainkan penyalahgunaan NIK dan nomor KK yang menjadi elemen wajib untuk registrasi. Hal ini sendiri dikarenakan pelanggan yang kurang berhati-hati dalam menjaga data pribadi tersebut, misalnya dengan mengunggahnya di internet sehingga orang lain bisa memanfaatkan data itu.

"Kami mengakui, di lapangan terjadi penyalahgunaan NIK dan nomor KK, tapi bukan kebocoran data dari database. Karena Kemendagri punya standar ketat terkait data itu, begitu pula dengan operator," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri menyatakan selalu melakukan pengecekan, terlebih ketika isu negatif data pelanggan mencuat ke publik.

"Ketika ada isu, ada kebocoran data, saya langsung instruksikan untuk mengecek trafik dan lock-nya di data center. Bahkan saya minta cek hingga ke daerah-daerah," kata Zudan.

Tak ingin penyalahgunaan data tersebut terulang, Zudan mengimbau masyarakat untuk hati-hati ketika membagikan dokumen kependudukan di media sosial. Lebih lanjut Kominfo juga telah memblokir situs penyebar NIK dan KK untuk menjaga keamana data masyarakat.