Karena biaya, Pemerintah Korea Selatan hijrah ke Linux

Penggunaan sistem operasi open source di beberapa negara besar sudah lazim terjadi. Sistem operasi open source seperti Linux mudah untuk dikonsumsi sesuai dengan keinginan penggunanya.

Belakangan ini, Korea Selatan kabarnya memilih untuk menggunakan sistem operasi tersebut untuk menjalankan sistem kenegaraan. Namun, bukan hanya karena sistem operasi tersebut mudah dikustomisasi, namun ada beberapa hal lain yang membuat mereka beralih.

Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan negara telah menguraikan rencana untuk mengalihkan komputer pemerintah dari Windows ke Linux karena biaya yang lebih rendah dan ketergantungan yang berkurang pada satu sistem operasi. 

Mereka juga akan akan menguji coba Linux pada PC-nya dan meluncurkannya secara lebih luas jika tidak ada masalah kompatibilitas atau keamanan utama. Tentu saja, hal ini menjadi pilihan yang cukup tepat bagi mereka, seperti lapor Engadget (20/5).

Meskipun sudah siap untuk melakukan uji coba, sayangnya hingga saat ini pihak Korea Selatan masih belum memberikan detail mengenai distribusi Linux mana yang ingin dipakai oleh mereka, dan belum ada jadwal kapan mereka akan menggunakan OS Linux secara penuh.

Beralihnya Korea Selatan dari Microsoft diduga karena dukungan Windows 7 gratis akan berakhir pada Januari 2020. Sedangkan untuk membeli sebuah OS khusus untuk menjalankan sistem mereka, biayanya lumayan mahal.

Korea Selatan harus meningkatkan OS mereka ke rilis Windows yang lebih baru setelah 2023, untuk booting. Meskipun masih ada biaya dukungan, Linux saat ini merupakan pilihan paling logis bagi mereka.

Microsoft mungkin tidak begitu antusias jika peralihan ini berlanjut. Namun, sepertinya tidak akan separah yang mungkin terjadi satu dekade yang lalu. Microsoft yang saat ini lebih tertarik pada layanan cloud daripada menjual salinan Windows. 

Menurut mereka, meski menggunakan OS Linux, namun mereka tetap bisa menjual layanan cloud untuk Korea Selatan