Ini ancaman AS jika Jerman pakai 5G Huawei

Pemerintah Amerika Serikat (AS) dilaporkan mengancam Jerman dalam hal berbagi intelijen dengan lembaga-lembaga terkait. Ini berlaku jika Jerman mengizinkan Huawei menyediakan teknologi apa pun untuk mendukung jaringan seluler 5G di negaranya.

Menurut The Wall Street Journal, Duta Besar AS untuk Jerman Richard Grenell kepada pemerintah Jerman mengatakan bahwa dengan mengizinkan peralatan Huawei di jaringan 5G akan mengurangi kerja sama AS dengan agen-agen intelijen di Jerman. Grenell juga menyatakan bahwa hukum Tiongkok mengharuskan perusahaan China untuk mendukung agen keamanan China.

Awal Februari lalu Reuters menyebut para menteri Jerman telah melakukan pertemuan untuk membahas kemungkinan larangan 5G Huawei setelah Kanselir Angela Merkel menetapkan persyaratan atas partisipasi perusahaan dalam jaringan generasi baru. Kondisi ini mengharuskan adanya jaminan dari perusahaan yang menunjukkan mereka tak akan memberikan informasi kepada pemerintah China.

Pekan lalu, Badan Jaringan Federal Jerman, Bundesnetzagentur (BNetzA) menerbitkan sejumlah persyaratan keamanan untuk semua jaringan seluler. Salah satu syarat yang ditentukan BNetzA adalah, sistem hanya bisa bersumber dari pemasok yang bisa dipercaya, yang patuh pada peraturan keamanan nasional dan ketentuan untuk menjaga kerahasiaan telekomunikasi serta perlundungan penjaminan data.

"Lalu lintas jaringan harus secara teratur dan rutin dipantau, jika ada hal yang mengkhawatirkan, langkah-langkah perlindungan harus diambil dengan tepat" ujar perwakilan BNetzA.

Dilansir Zdnet (12/3), Huawei telah menawarkan solusi untuk membangun pusat keamanan online di Polandia. Ini disiapkan perusahaan guna mengantisipasi larangan di Jerman seperti halnya di Australia. Reuters menyebut, Huawei juga bersedia menerima pengawasan dari pemerintah Eropa.

Pekan lalu Huawei telah membuka "Cyber ​​Security Transparency Center" di Brussels. Tujuannya untuk membuktikan praktik keamanan sibernya. "Kepercayaan harus berdasarkan pada fakta, fakta harus diverifikasi dan verifikasi harus berdasarkan pada standar umum," kata Ken Hu, Deputy Chair Huawei.