Gara-gara AS, Huawei berencana jual bisnis kabel laut

Huawei kabarnya berencana menjual bisnis kabel bawah laut miliknya karena terus berkutat dengan larangan pemerintah AS.

Gara-gara AS, Huawei berencana jual bisnis kabel laut (Foto: CNBC)

Huawei kabarnya berencana menjual bisnis kabel bawah laut miliknya. Hal ini ditempuh karena perusahaan terus berkutat dengan implikasi atas larangan pemerintah Amerika Serikat (AS). 

Menurut laporan Reuters, Hengtong Optic-Electric Co Ltd telah mengajukan arsip ke Shanghai Stock Exchange. Isinya menguraikan niat perusahaan untuk membeli 51 persen saham Huawei di Huawei Marine.


berita tentang tek.id

BACA JUGA

HarmonyOS diprediksi kalahkan OS buatan Apple di 2020

Huawei Watch GT2 dirilis, daya tahan sampai 2 pekan

Huawei klaim sudah jual lebih dari sejuta Mate 30 series dalam tiga jam


Huawei Marine sendiri merupakan perusahaan yang dibentuk dengan perusahaan Inggris Global Marine pada 2008. Mitra Cina kemudian mendapat kendali atas usaha patungan tersebut pada 2018. Hingga saat ini, perusahaan itu telah membangun lebih dari 90 kabel termasuk South Atlantic Inter Link (SAIL) antara Afrika dan Amerika Selatan, dan meningkatkan kabel lainnya seperti Sistem Kabel Afrika Barat (WACS). 

Fasilitas ini telah membantu Huawei mendapatkan pijakan di pasar yang diisi oleh kompetitor ternama. Huawei sendiri belum mengomentari perihal potensi penjualan ini. Namun kabar ini muncul beberapa pekan setelah perusahaan-perusahaan AS menangguhkan bisnisnya dengan Huawei. 

Sebagaimana diketahui, Huawei secara efektif telah dibekukan dari pasar telekomunikasi AS karena kekhawatiran risiko keamanan nasional. Sebelumnya juga dilaporkan bahwa pemerintah AS pun mengkhawatirkan bisnis kabel bawah laut Huawei. AS lantas mengajak sekutunya untuk mengikuti keputusannya dalam memblokir komponen telekomunikasi Huawei.

Akan tetapi Inggris memilih melakukan penilaian sendiri. Rumor menyebutkan operator Inggris tak akan dilarang menggunakan peralatan Huawei pada lapisan radio jaringan mereka. Namun hal ini belum terkonfirmasi. Menteri Luar Negeri Jeremy Hunt mengatakan kepada BBC bahwa pihaknya telah mempertimbangkan peringatan AS, namun sejauh ini belum ada keputusan yang dibuat.

"Kami belum membuat keputusan final, namun kami juga telah menjelaskan bahwa kami sedang mempertimbangkan kedua masalah teknis - bagaimana Anda memastikan tak ada back door sehingga negara ketiga bisa menggunakan 5G untuk memata-matai kami - tetapi juga isu-isu strategis, sehingga Anda bisa memastikan bahwa Anda tak begitu bergantung secara teknologi pada negara ketiga untuk teknologi yang sangat vital," katanya.

Jangan baca sendiri, bagikan artikel ini: